<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bapemperda sosialisasi tiga perda prioritas
  • Rabu, 18 Juli 2018 — 20:41
  • 542x views

Bapemperda sosialisasi tiga perda prioritas

Ketua Bapemperda DPT Papua, Ignasius Mimin (kiri) bersama anggota Bapemperda, Nason Uti saat sosialisasi perdasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua - Jubi. Dok Bapemperda DPR Papua
◕‿◕Menurutnya, meski telah ada perdasi yang melarang peredaran minol di Papua, namun hingga kini masih ada oknum yang menjual minol secara terang-terangan. ◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, pihaknya membahas dan mensosialisasikan tiga peraturan daerah provinsi (perdasi) prioritas kepada para tokoh pemuda dan mahasiswa, Selasa (17/7/2018).

Ketua Fraksi Golkar DPR Papua itu mengatakan, tiga perdasi yang disosialisasikan tersebut yakni, perdasi nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan minuman peredaran minuman beralkohol (minol), perdasi nomor 5 tahun 2015 tentang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, saat Papua menjadi tuan rumah, 2020 mendatang dan perdasi nomor 16 tahun 2008 tentang kependudukan.

Menurutnya, meski telah ada perdasi yang melarang peredaran minol di Papua, namun hingga kini masih ada oknum yang menjual minol secara terang-terangan. 

Kata dia, dibutuhkan niat baik pemerintah kabupaten (kota) di Papua untuk melaksanakan perdasi ini, agar aturan tersebut dapat menjawab semua keluhan dan keresahan masyarakat Papua selama ini terkait minol.

"Untuk perdasi kependudukan, pemerintah berhak membatasi jumlah penduduk yang masuk ke Papua," kata Ignasius Mimin, Rabu (18/7/2018). 

Namun katanya, yang terjadi kini ada oknum tertentu yang mengurus dan menyediakan KTP-el kepada orang yang baru datang ke Papua. 

Ia meminta dinas terkait menertibkan setiap orang yang masuk ke Papua, baik melalui jalur laut maupun udara di setiap kabupaten.

"Kami berharap, dinas terkait dapat bertindak, karena sudah diatur dalam perda," ucapnya.
 

Selain itu, diharapkan dukungan semua pihak dalam pelaksanaan PON XX di Papua, 2020 mendatang, karena agenda tersebut telah tertuang dalam perdasi. 

"Perda yang ada ini penting, sehingga kami akan terus mensosialisasikannya kepada masyarakat dan mitra kerja kami," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan anggota Bapemperda DPR Papua, Nason Uti. Menurutnya, pihaknya ingin melalu berbagai regulasi yang ada, ke depan keberpihakan kepada orang asli Papua terlihat nyata. 

"Kami mengawasi setiap aturan yang ada. Besar harapan kami, gubernur dan wakil gubernur terpilih, segera mengeluarkan pergub sebagai acuan pemberlakuan perda itu, karena aturan ini dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat," kata Nason. (*) 

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Dana satu persen Freeport tak menjamin keberlangsungan suku Kamoro

Selanjutnya

Mahasiswa IPMNI benarkan ada serangan bom di Nduga

Komen Saya

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua