<
Show/Hide
  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Jalan berliku parpol lokal mendapat pengakuan negara
  • Selasa, 17 Juli 2018 — 20:35
  • 728x views

Jalan berliku parpol lokal mendapat pengakuan negara

Pengurus Partai Papua Bersatu se-Papua dan Papua Barat, Akademisi Uncen dan Komisi I DPR Papua usai Rapat Pimpinan Pusat ke-II Partai Papua Bersatu se-Papua dan Papua Barat di Gedung Kesenian Papua, Kota Jayapura, Jumat (13/7/2018) – Jubi/Arjuna Pademme
◕‿◕Gagasan ini mengacu pada pasal 28 ayat 1 bab VII Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dalam pasal itu disebutkan, penduduk Papua dapat membentuk partai politik.  ◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Empat tahun lalu, Kris D.J Fonataba bersama perwakilan masyarakat asli Papua dari berbagai wilayah membentuk partai politik (parpol) lokal, Papua Bersatu. 

Gagasan ini mengacu pada pasal 28 ayat 1 bab VII Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dalam pasal itu disebutkan, penduduk Papua dapat membentuk partai politik.  

Kehadiran Partai Papua Bersatu kala itu mendapat restu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kementrian ini mengeluarkan surat keputusan (SK) AHU:000711.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum Partai Papua Bersatu.

Namun 21 Januari 2015, Menkumham mengelurkan SK bernomor AHU-1AH.01.10.2015, tentang pencabutan SK Partai Papua Bersatu, yang sebelumnya ditertibkan oleh kementerian tersebut.

Profesor Melkias Hetharia dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih kepada Jubi saat rapat pimpinan pusat ke-II Partai Papua Bersatu se-Papua dan Papua Barat di gedung Kesenian Papua, Kota Jayapura, Jumat, 13 Juli 2018 mengatakan, permasalahan ada pada pasal 28 UU Otsus Papua, yang multi tafsir. 

Dalam pasal itu tidak disebutkan jelas parpol apa yang dapat dibentuk penduduk Papua. Apakah parpol nasional atau parpol lokal (daerah). Hal ini yang menyebabkan pasal tersebut sulit diberlakukan.

"Orang yang membaca pasal itu bisa saja beranggapan dapat membentuk parpol nasional, maupun parpol lokal (daerah)," kata Melkias Hetharia.

Hanya saja mustahil jika masyarakat Papua mendirikan parpol nasional karena menurutnya, harus membentuk dewan pimpinan daerah di berbagai provinsi di Indonesia. Yang masuk akal, orang Papua membentuk parpol lokal. 

“Logiknya, pasal 28 itu tidak bisa diwujudkan. Rakyat Papua kalau mau membentuk parpol, jelas parpol local,” ujarnya.

Kata dia, makna pasal tersebut perlu dipertegas dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK dapat mempertegas makna pasal 28 dalam UU Otsus itu, tidak akan lagi menimbulkan multi tafsir. 

Hingga kini, pengurus Partai Papua Bersatu terus berupaya mendapat pengakuan dari negara. Setelah Menkumham mencabut izin Partai Papua Bersatu, pengurus partai melobi pemerintah provinsi dan DPR Papua agar Partai Papua Bersatu yang kini memiliki 29 kepengurusan DPD di Papua dan Papua Barat itu mendapat legalitas.

Pada 9 September 2016, DPR Papua bersama Pemprov Papua mengesahkan rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus) parpol lokal melalui paripurna non-APBD. Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak raperdasus itu, saat DPR Papua meminta klarifikasi.

Meski begitu, 13 Oktober 2017, pengurus partai mendatangi KPU Papua untuk mendaftarkan Partai Papua Bersatu sebagai salah satu peserta pemilu 2019. Namun tak diakomodir dengan alasan belum memiliki aturan hukum.

Pemprov dan DPR Papua kata Hetharia, telah mengambil langkah positif. Mengesahkan raperdasus parpol lokal. Namun belum mendapat restu Mendagri. 

Padahal lanjutnya, jika mengacu pada putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan, 5 April 2017, MK telah membatalkan kewenangan Mendagri mencabut perda. 

MK mengabulkan uji materi yang diajukan asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terhadap Pasal 251 Ayat 7, dan Pasal 251 Ayat 5 dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan beberapa pertimbangan. 

Salah satunya, mengacu pada UU Kekuasaan Kehakiman, pembatalan produk hukum di bawah UU merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) bukan Mendagri. 

Selain itu MK menilai, Pasal 251 yang mengatur kewenangan Mengdari itu, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 A Ayat 1, dan perda merupakan produk hukum yang dibuat eksekutif (pemerintah daerah) bersama legislatif (DPRD).

“Kalau dikaitkan dengan putusan MK itu, Mendagri tidak bisa memberikan eksekutif review (pembatalan) terhadap raperdasus parpol lokal tersebut,” kata dia.

Dari sisi hukum kata Hetharia, pemprov dan DPR Papua dapat menetapkan perdasus, kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat berpendapat lain, dapat mengajukan judicial review ke MA. 

Pendiri dan Ketua Umum Partai Papua Bersatu, Kris. D.J. Fonataba mengatakan, pihaknya membentukan parpol lokal berdasarkan amanden UUD 1945 Pasal 2 huruf p tentang pemilu dan Pasal 28 huruf p tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

“Amandemen itu melahirkan dua UU Otsus yakni UU Otsus Papua dan Aceh. Implementasi UU Otsus Papua dalam Bab VII pasal 28 ayat 1, yang membuat kami bicara parpol lokal di Papua,” kata Fonataba.

Pengurus Partai Papua Bersatu akan membuat rekomendasi dari hasil rapat pimpinan pusat dan seminar yang diselenggarakan, Jumat, 13 Juli 2018 itu, untuk diserahkan ke DPR Papua. 

“Kami harap DPR Papua mendukung kami. Menindaklanjuti rekomendasi kami nantinya kepada gubernur Papua agar Pemprov Papua segera membentuk tim terpadu berangkat ke Jakarta,” ucapnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Tan Wie Long mengatakan, semangat pengurus Partai Papua Bersatu tidak boleh luntur. Terus berupaya meyakinkan pemerintah 

Ia menyarankan, pengurus Partai Papua Bersatu, pemprov, dan DPR Papua membentuk tim untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat, agar partai lokal mendapat legitimasi.

Katanya, pihak terkait harus optimis. Berjuang mencapai suatu harapan memang tidak mudah. Selain itu diharapkan akademisi memberikan pendampingan kepada pengurus Partai Papua Bersatu, merumuskan kerangka acuan partai agar dapat diterima pemerintah pusat dan menjadi payung hukum.

“Hal yang dianggap kurang dalam AD/ART partai perlu dibenahi dan dibawa kembali ke Kemendagri, agar partai ini dapat eksis dalam politik nasional maupun daerah,” ujar Tan. (*) 

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Dorong OAP kembangkan usaha ekonomi produktif

Selanjutnya

Program rumah pintar dengan CSR

Komen Saya

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua