Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Sekda Papua : RPJMD Papua 2018-2023 harus terintegrasi
  • Kamis, 20 September 2018 — 17:24
  • 822x views

Sekda Papua : RPJMD Papua 2018-2023 harus terintegrasi

Tim penyusun benar-benar fokus menyusun. Sehingga semuanya menjadi terarah. Tidak membias pada kepentingan-kepentingan tertentu.
Suasana kick off penyusunan RPJMD Papua 2018-2023 - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi - Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2018-2023 harus terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

"RPJMD dan RPJMN harus berkesinambungan ," kata Hery saat kick off penyusunan RPJMD Provinsi Papua, di Jayapura, Kamis (20/9/2018).

Untuk itu, dirinya meminta tim penyusun benar-benar fokus menyusun. Sehingga semuanya menjadi terarah. Tidak membias pada kepentingan-kepentingan tertentu.

"Visi misi gubernur dan wakil gubernur saat ini merupakan kelanjutan dari kepemimpinan lima tahun sebelumnya, yakni Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera yang berkeadilan. Ini yang harus dipahami tim sebelum menyusun RPJMD Papua," ujarnya.

Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan Bappeda Papua, Andry mengatakan orientasi penyusunan RPJMD merupakan salah-satu tahapan persiapan dalam penyusunan, mulai dari tahapan persiapan, penyusunan, maupun rancangan awal.

"Proses penyusunan RPJMD kali ini itu betul-betul mengaktualisasikan seluruh tahapan, yang mana sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Andry.

Untuk itu, ujar ia, adanya kegiatan kick off penyusunan RPJMD bertujuan agar seluruh para pihak yang terlibat bisa memiliki sudut pandang sama tentang penyusunan, misalnya dari peraturan perundang-undangan, proses dan mekanisme sampai dengan substansi RPJMD itu sendiri.

"Syukur-syukur kita juga bisa usahakan bagaimana isu-isu strategis maupun arah kebijakan RPJMD bisa terintegrasi dalam RPJMN periode berikutnya di Bappenas,” ujarnya. (*)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loading...

Sebelumnya

14 kabupaten di Papua diperintahkan segera bentuk PPID

Selanjutnya

Perekaman e-KTP di Lapago dan Meepago diklaim di atas 10 persen

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34004x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18452x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17472x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe