Perhatian Pemerintah Pusat ke Papua Hanya Pencitraan

share on:
Orwan Tolli Wone - Jubi/Arjuna
Orwan Tolli Wone – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan Politik, Hukum dan HAM, Orwan Tolli Wonne menyatakan, perhatian pemerintah pusat ke Papua hanya sebatas pencitraan. Hingga kini belum ada tindakan kongkrit.

Ia mengatakan, hingga kini tak ada lengkah nyata dari pemerintah pusat terhadap Papua. Akibatnya, masyarakat Papua merasa “kemerdekaan” adalah solusi agar orang asli Papua bisa setara dengan masyarakat di provinsi lain.

“Pemerintah pusat masih lemah perhatikan Papua. Sifatnya pembohongan saja. Perkembangan Papua begitu saja. Dibiarkan. Masyarakat Papua akhirnya merasa kemerdekaan salah satu solusi. Harusnya ada perhatian khusus,” kata Orwan kepada Jubi, Selasa (16/8/2016).

Menurut politikus Partai Demokrat itu, perhatian pemerintah pusat untuk Papua di era Presiden Jokowi tak jauh berbeda dengan para pendahulunya. Presiden Jokowi dan menterinya memang sering mengunjungi Papua, namun hanya sebatas kunjungan.

“Memperhatikan Papua hanya wacana. Hingga kini realisasinya masih nihil. Presiden niatnya baik tapi orang-oramg dibawahnya yang tak bisa menerjemahkan keinginan Presiden. Pasar mama-mama saja hingga kini tak dibangun. Padahal Presiden memerintahkan dalam 10 bulan sudah harus ada rampung,” ucapnya.

Katanya, meski pemerintah pusat memberikan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua, namun dalam prakteknya, semua kebijakan masih diatur pemerintah pusat.

“Otsus ini ibaratnya, pemerintah pusat ‘melepas kepala, tapi pegang ekor’. Papua diberikan Otsus, namun pemerintah Papua tetap tak bisa berbuat banyak. Masih banyak kebijakan yang dikendalikan pemerintah pusat,” katanya.

Hal yang sama dikatakan anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge. Menurutnya, banyak kebijakan yang akan diterapkan pemerintah Papua ditentang pemerintah pusat.

“Padahal Papua berlaku undang-undang Otsus. Harusnya kebijakan yang menguntungkan daerah didukung pemerintah pusat. Misalnya masalah perijinan,” kata Emus.

Ia mencontohkan, ijin tambang dan perkebunan terkadang dikeluarkan oleh pusat. Padahal perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang tersebut beroperasi di Papua. (*)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Perhatian Pemerintah Pusat ke Papua Hanya Pencitraan