Polres Merauke Belum Terima Hasil Audit BPKP Soal Raskin 2015

share on:
Jatah rastra bagi masyarakat tahun 2015 silam yang didistribusikan ke distrik dan kampung. Jubi/Frans L Kobun
Jatah rastra bagi masyarakat tahun 2015 silam yang didistribusikan ke distrik dan kampung. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Polres Merauke belum menerima secara resmi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait  kasus dugaan penyelewengan beras miskin (raskin) tahun 2015 silam.

“Memang dari hasil perhitungan kasar BPK, ada kerugian sebesar Rp 1,2 miliar. Hanya saja,  resminya belum diterima untuk dijadikan sebagai acuan,” kata Kasat Reskrim Polres Merauke, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Praja Ghandha Wiratama, S.iK kepada wartawan diruang kerjanya Senin (8/8/2016).

Jika hasil resmi telah diterima, Polres Merauke akan melakukan gelar perkara sekaligus mengetahui siapa yang dijadikan sebagai tersangka. “Untuk sementara, gelar perkara belum dapat dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya  mendapatkan informasi jika ada yang telah mengembalikan uang ke kas daerah. “Saya  kurang tahu apakah itu berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Merauke atau tidak. Tetapi jelasnya dari BPKP belum ada sampai sekarang,” ujarnya.

Ditambahkan, meskipun telah ada yang mengembalikan uang, namun jika nantinya ada tersangka, setelah gelar perkara, proses hukum tetap berjalan sebagaimana biasa.

Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Taufiq Irpan Awaluddin beberapa waktu lalu mengaku, gelar perkara terhadap kasus raskin, akan segera dilakukan.

“Saya akan segera meminta penyidik melakukan gelar perkara, sehingga dari situ dapat diketahui siapa saja yang akan ditetapkan sebagai saksi,” katanya dan menambahkan, banyak saksi telah dimintai keterangan mulai  beberapa kepala distrik serta para lurah dan masyarakat. (*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Polres Merauke Belum Terima Hasil Audit BPKP Soal Raskin 2015