APF Dili 2016 : Masalah Papua Seharusnya Jadi Masalah ASEAN Juga

share on:
Para pembicara utama dalam ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People's Forum (APF) 2016. Chak Sopheap dari Kamboja (kedua dari kiri), Victor Mambor dari West Papua (ketiga dari kiri), Andrew Khoo dari Malaysia (ketiga dari kanan) dan Chalida Tadjaroensuk dari Thailand (kedua dari kanan) berfoto bersama usai menerima kenang-kenangan dari panitia - Jubi/Xisto Magno
Para pembicara utama dalam ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum (APF) 2016. Chak Sopheap dari Kamboja (kedua dari kiri), Victor Mambor dari West Papua (ketiga dari kiri), Andrew Khoo dari Malaysia (ketiga dari kanan) dan Chalida Tadjaroensuk dari Thailand (kedua dari kanan) berfoto bersama usai menerima kenang-kenangan dari panitia – Jubi/Xisto Magno

Jayapura, Jubi – Belakangan ini masalah yang menjadi topik masyarakat sipil di Region Asia Tenggara atau ASEAN (Associaton of Southeast Asian Nations) lebih banyak didominasi oleh masalah-masalah yang dialami masyarakat sipil di Vietnam, Laos, Thailand dan Kamboja. Masalah yang terjadi di Indonesia, jarang menjadi agenda dalam forum masyarakat sipil ASEAN, termasuk forum resmi seperti ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum (APF).

Jerald Joseph, Co-Chair Regional Steering Committee APF kepada Jubi mengakui APF tahun ini difokuskan pada tantangan yang dihadapi masyarakat yang bekerja di bawah ancaman negara melalui cara legal dan ilegal untuk membungkam perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi, terutama pada pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

“Visi Komunitas ASEAN harus berarti masyarakat sipil yang dinamis yang dapat bekerja di lingkungan yang memberdayakan mereka,” jelas Jerald.

Ia menambahkan, komunitas ASEAN juga harus mengartikulasikan keadaan sebenarnya dari komunitas ASEAN dalam hal tantangan ekonomi saat ini yang berdampak pada pembela HAM.

“Apa yang pernah terjadi di Laos hingga Timor Leste harus menjadi pelajaran untuk komunitas ASEAN. Forum ini adalah tempat untuk masyarakat sipil ASEAN memperkuan solidaritasnya kepada sesama komunitas ASEAN. Masalah yang terjadi disetiap Negara ASEAN, harus menjadi masalah bersama, termasuk masalah HAM di Papua,” lanjutnya.

Terpisah, Victor Mambor, wartawan Jubi yang mendapatkan kesempatan menyampaikan situasi Hak Asasi Manusia di Papua dalam ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum (APF) 2016 di Convention Center of Dili, Timor Leste, 3-6 Agustus 2016 mengatakan masalah HAM yang terjadi di Papua selama ini bukan agenda masyarakat sipil maupun pemerintah di region ASEAN.

“Pemerintah maupun masyarakat sipil ASEAN, lebih banyak mendiskusikan masalah yang terjadi di Kamboja, Laos, Thailand hingga Vietnam. Masalah Papua hampir tidak pernah ada dalam agenda komunitas ASEAN,” jelas Mambor.

Padahal, menurutnya masalah hak asasi manusia di Papua seharusnya menjadi bagian dari masalah masyarakat sipil di ASEAN juga. Karena Indonesia adalah anggota ASEAN dan Papua masih menjadi bagian dari Indonesia.
“Mungkin ini kali pertama isu Papua mendapatkan tempat dalam forum resmi masyarakat sipil ASEAN,” kata Mambor.

Masalah HAM di Papua lanjut Mambor, nyaris mirip dengan masalah yang terjadi di Laos, Kamboja dan Thailand saat ini. Orang-orang yang menyampaikan pendapat mereka yang berbeda dengan pemerintah ditangkapi, dipenjara dan dibunuh. Pemerintah negara-negara ini terus menerus melakukan tindakan represif yang kontraproduktif terhadap penegakkan HAM yang menjadi isu utama di ASEAN saat ini.

“Secara regional, Papua mungkin tidak merasa bagian dari ASEAN melainkan Melanesia. Tapi dalam konteks HAM, ini harus dilihat secara universal. Sehingga ketika masyarakat sipil ASEAN bicara soal HAM, maka mereka harus melihat apa sikap dan tindakan pemerintah mereka terhadap penegakan HAM. Saya berharap masalah Papua ini menjadi salah satu rekomendasi dalam forum ini,” lanjut Mambor.

Chalida Tajaroensuk, Direktur People’s Empowerment Foundation Thailand mengakui jika dirinya tidak mengetahui apa yang terjadi di Papua, dalam kaitannya dengan hak kebebasan berekspresi maupun hak-hak dasar lainnya.
“Saya kaget ketika mengetahui hampir 47 tahun lamanya rakyat di Papua mengalami pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Saya lihat foto-foto di media sosial yang menunjukkan tindakan aparat keamanan Indonesia kepada orang asli Papua, menurut saya, itu diskriminasi,”” ujar Chalida.

Menurutnya, komunitas masyarakat sipil ASEAN harus memperkuat solidaritas untuk mendesak pemerintah ASEAN berkomitmen kuat menegakkan hukum dan HAM. Sebab beberapa Negara ASEAN memiliki pemerintahan yang mengakomodir pelaku-pelaku pelanggaran HAM sebagai pejabat pemerintah, pejabat militer dan pejabat kepolisian.

“Komunitas ASEAN harus mendengar lebih banyak suara dari kaum tak bersuara seperti masyarakat adat, pemuda dan perempuan. Ini akan memperkaya visi dan memperkuat solidaritas masyarakat sipil ASEAN,” harapnya. (Xisto Magno)

Editor : Kyoshi Rasiey
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  APF Dili 2016 : Masalah Papua Seharusnya Jadi Masalah ASEAN Juga