Ketua Hanura Papua: Kader yang Demo Tak Siap Berpolitik

share on:
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas - Jubi/Arjuna
Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Ketua DPD Hanura Papua, Yan Permenas Mandenas menyatakan, demo belasan kader partai dan beberapa mantan Ketua DPC Hanura di Papua ke kantor DPD Hanura Papua keliru dan menunjukkan sikap kader yang takk siap berpolitik.

Ia mengatakan, tidak benar demo tersebut mewakili 18 DPC dan
mengatasnamakan perwakilan 21 DPC di Papua karena hanya beberapa DPC yang terlibat dalam aksi itu. Beberapa diantara mereka ada mantan pengurus DPD yang dinonaktifkan karena mabuk saat rapat serta mantan ketua dan pengurus pada beberapa DPC Hanura di Papua yang kepengurusannya telah berakhir dan dinonaktifkan karena dianggap gagal merebut kursi DPRD di wilayahnya ketika Pemilu 2014.

“Aksi itu tak dilakukan secara spontan, namun sudah direncanakan dan dimotori oleh oknum mantan ketua DPC Hanura di Papua bersama kawan-kawan. Tetapi pada prinsipnya semua masukan kami tampung sebagai bahan evaluasi internal, namun tak mengubah substansi atau keputusan partai Hanura dalam menetapkan calon ketua DPC oleh DPP,” kata Yan Mandenas via pesan singkatnya kepada Jubi, Rabu (13/7/2016).

Menurutnya, dalam proses reorganisasi partai Hanura tingkat DPC, sesuai petunjuk organisasi yang diterbitkan DPP yang menginstrusikan kepada seluruh DPD untuk memfasilitasi persiapan Musyawarah Cabang pemilihan Ketua DPC yang baru. DPD Hanura Papua kemudian melakukan berbagai tahapan sesuai petunjuk organisasi partai Hanura. Telah dilakukan proses penjaring bakal calon Ketua DPC dan dibuka seluas – luasnya kepada kader dan simpatisan partai yang berminat mencalonkan diri. Tahapan kedua, dilakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada semua bakal calon ketua DPC yang telah mendaftarkan diri ke DPD.

Nama-nama bakal calon ketua DPC yang telah mengikuti uji kelayakan berdasarkan format penilaian Tim Penguji DPP dan DPD mendapatkan rekomendasi DPP untuk selanjutnya bisa di ikutkan sebagai Calon ketua DPC pada pelaksanaan Musyawarah Cabang agar dapat ditetapkan secara resmi sebagai calon ketua terpilih yang akan memimpin partai Hanura di kabupaten/kota lima tahun kedepan.

“Kalau saya disebut otoriter dalam mengambil keputusan apalagi memecat pengurus partai, saya rasa itu keliru. Kalaupun ada yang nonaktif atau di pecat itu karena kebutuhan organisasi mengisyaratkan demikian. Semua proses tetap kami lakukan sesuai aturan main di partai,” ucapnya.

Katanya, jika ada mantan pengurus partai yang tak diakomodir lagi dalam rekomendasi calon ketua DPC oleh DPP Hanura, tentu ada penilaian tersendiri dari partai. Ia berharap, siapapun kader harus taat dan tunduk pada keputusan partai.

“Tidak ada keputusan pribadi saya selaku ketua DPD di dalam menentukan calon ketua DPC. Jika masih ada kader yang tak puas silahkan. Itu hak mereka. Jika tindakannya berlebihan, Partai Hanura akan mengeluarkan sanksi tegas termasuk kepada para anggota dewan yang turut terlibat dalam aksi tak terpuji. Setiap organisasi punya aturan main. Semua harus kader partai harus dewasa ketika berkecimpung dalam organisasi partai politik,” katanya.

Sebelumnya, Senin (11/7/2016), belasan pengurus DPC Hanura dari sejumlah kabupaten di Papua menyegel pintu pagar masuk Kantor DPD Hanura Papua di Tasangkapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Ketua DPC Hanura Mimika, Saleh Alhamid mengatakan, aksi itu sebagai bentuk spontan dari 18 ketua DPC Hanura di Papua.

“Ini karena tindakan ketua DPD Hanura Papua yang otoriter dalam kepemimpinannya. Tak sesuai AD/ART partai. Ketua DPD Hanura telah memberhentikan 21 Ketua DPC Hanura se Papua,” kata Saleh Alhamid. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ketua Hanura Papua: Kader yang Demo Tak Siap Berpolitik