Pemberian Hak Komunal Bisa Gunakan Permen Nomor 9

share on:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan Bersama Sekda Papua, Hery Dosinaen - Jubi/Alex
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan Bersama Sekda Papua, Hery Dosinaen – Jubi/Alex

 

Jayapura, Jubi – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan menekankan, terkait pemberian hak komunal terhadap tanah adat di Papua, bisa menggunakan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 ini mengatur tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

“Dalam Permen ini kami berikan pengakuan, tanah itu milik masyarakat adat, sehingga mereka bisa mengaturnya sendiri. Itu yang diterapkan di kehutanan dan perkebunan,” kata Ferry Mursyidan Baldan belum lama ini.

Menurut ia, jika nantinya Pemerintah Papua butuh tambahan penguatan, usulan bisa dibicarakan dengan pihaknya. “Begitupun jika banyak yang mau ditiru cukup gunakan Permen khusus. Maka akan kami bahas dan susun bersama Permen khusus tentang hak komunal di Papua,” ujarnya.

Ia tekankan, langkah yang dilakukan ke depan terkait Permen ini adalah segera melakukan penetapan batas wilayah suku, termasuk peran Majelis Rakyat Papua (MRP) karena merekalah perwakilan masyarakat adat.

“Dengan adanya Permen ini ke depan, tanah adat tidak bisa digarap sembarangan sehingga kehilangan lahan bisa ditekan,” ujarnya lagi.

Menurutnya, setiap suku di Papua sudah diberikan hak komunalnya dan telah ditetapkan batas wilayah adatnya dengan luas wilayahnya beragam. Sehingga ketika ada orang atau perusahaan yang ingin menggunakan lahan yang luas untuk perkebunan misalnya menanam sawit atau tebu. Maka suku setempat bisa memberikan tanah tersebut, dengan dibuat legalitasnya semacam Hak Guna Bangunan (HGB).

“Itu memberikan hak kepada perusaahan untuk menyewa beberapa. Sehingga ketika masa sewanya berakhir tanah itu tidak hilang dan tetap menjadi milik suku tersebut,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan jaminan bagi tanah adat di Papua dalam bentuk legitimasi (pengesahan).

Anggota DPR RI Komisi II Dapil Papua Komaruddin Watubun, di Jayapura, Jumat, mengatakan berdasarkan pantauannya, rakyat Maluku dan Papua tidak bisa berbisnis sehingga yang menjadi harapan satu-satunya hanya pada tanah.

“Namun dengan kehadiran perusahaan-perusahaan besar di wilayahnya masing-masing, maka dalam waktu dekat bisa saja tergusur dari tanahnya sendiri,” katanya.

Menurut ia, dalam sebuah negara terdapat tiga hal yaitu tanah, rakyat dan pemerintah, di mana hal yang diributkan banyak orang pun adalah tanah.

“Pasalnya, dalam tanah tersimpan sumber daya alam sehingga perang di mana-mana dari waktu ke waktu hanya karena urusan tanah, demikian juga di Papua,” ujarnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemberian Hak Komunal Bisa Gunakan Permen Nomor 9