Mantan Pejabat Merauke Layangkan Surat ke Kemenpan

share on:
Empat dari puluhan pejabat Merauke yang dinonjobkan sedang berikan keterangan pers. Jubi/Frans L Kobun
Empat dari puluhan pejabat Merauke yang dinonjobkan sedang berikan keterangan pers. Jubi/Frans L Kobun

Merauke, Jubi – Kurang lebih 27 pejabat Merauke mulai dari Eselon II, III dan IV yang diberhentikan beberapa waktu lalu, akan melayangkan surat  secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua.

Salah seorang pejabat yang ‘digusur,’ Rekianus Samkakai (mantan Kepala Distrik Semangga) yang dihubung  melalui telepon Kamis (23/6/2016) mengatakan, langkah mereka sudah bulat  melaporkan kepada  beberapa instansi pemerintah di pusat, terkait pemberhentian. Karena sangat menyalahi aturan di lingkungan birokrasi.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk menonjobkan atau melengserkan seorang pejabat adalah hak prerogatif Bupati Merauke, Frederikus Gebze. Namun, caranya yang dilakukan tak sesuai aturan dalam birokrasi pemerintahan. Sehingga kami tepat melakukan  berbagai cara dengan mengirim surat ke beberapa instansi di pusat,” tegasnya.

Ditanya langkah untuk menggugat pemerintah setempat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Recky mengatakan, pihaknya harus melakukan komunikasi kembali bersama teman-teman lain yang diberhentikan. “Itu bisa dilakukan, setelah adanya kesepakatan bersama,” katanya.

Wakil Bupati Merauke, Sularso mengaku pergantian pejabat itu adalah hak prerogatif  Bupati Merauke dan tak bisa diganggu gugat. “Memang kami menginginkan pejabat yang menempati suatu jabatan, harus bisa bergerak cepat menjabarkan visi-misi,” ujarnya.

Wabup Sularso membantah jika ada intervensi yang dimainkan para tim sukses. “Tidak ada intervensi tim sukses. Sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah hak prerogatif Bupati Merauke,” tegasnya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Mantan Pejabat Merauke Layangkan Surat ke Kemenpan