Utusan PBB: Kesampingkan Perbedaan, Segera Bentuk Pemerintahan Nasional Irak Yang Koheren

share on:
Ilustrasi perang Iraq berkepanjangan - www.britannica.com
Ilustrasi perang Iraq berkepanjangan – www.britannica.com

Jenewa, Jubi – Seorang utusan hak asasi manusia PBB mengatakan, Senin (25/4) bahwa pemerintahan Irak adalah pemerintahan yang gagal, dan diharapkan kekuatan-kekuatan asing yang terlibat selama ini di Irak tidak mengabaikan nasib rakyat Irak di bawah pemerintahan itu.

 Deputi Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Kate Gilmore, mengatakan bahwa Baghdad maupun para pendukung internasionalnya terlalu fokus pada bagaimana mengalahkan kelompok bersenjata IS, namun tak ada strategi untuk membangun negara tersebut.

“Sudah menjadi kawajiban masyarakat internasional untuk melakukan investasi di dalam bantuan non militer, (sementara) perhatian saat ini pada (hanya) aksi militer,” kata Gilmore setelah lawatannya sepekan ke Irak.

“Masyarakat internasional jangan biarkan dirinya terlarut dengan kepemimpinan Irak yang gagal,” ujarnya. Ia mendesak para politisi Irak memerangi korupsi, mereformasi sistem peradilan dan mendorong rekonsiliasi.

“Hal pertama para politisi Irak harus lakukan ialah mengesampingkan perbedaan di antara mereka dan segera membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional yang koheren dan kompeten,” kata Gilmore.

Perdana Menteri Haider al-Abadi mengumumkan perombakan kabinet pada bulan Februari, tetapi perselisihan-perselishan dan protes-protes terus memperlambat kemajuan.

“Terjadi kelumpuhan politik di Irak. (Sebenarnya) tak ada pemerintahan di Irak,” katanya.

Kebangkitan IS yang memerangi pasukan pemerintah untuk menguasai Irak bagian barat dan utara, telah menimbulkan konflik antar kelompok antara sebagian besar pengikut aliran Syiah dan Sunni, yang muncul setelah invasi Amerika Serikat pada 2003.(*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Utusan PBB: Kesampingkan Perbedaan, Segera Bentuk Pemerintahan Nasional Irak Yang Koheren