AMPTPI: Bupati/Walikota dan Pegusaha Miras Jangan Macam-Macam Dengan Gubernur Papua

share on:
Berbagai minuman keras yang dimusnahkan baru-baru ini di Jayapura - dok/Jubi
Berbagai minuman keras yang dimusnahkan baru-baru ini di Jayapura – dok/Jubi

Jayapura, Jubi – Minuman keras minuman keras (Miras) menjadi salah satu masalah dari kasus kekerasan  di tanah Papua. Budaya minum minuman keras sendiri bukan merupakan budaya asli orang Papua (OAP). Namun, tidak dapat dipungkiri begitu banyak orang Papua yang mengkonsumsi minuman keras seolah-olah terlihat seperti budaya OAP.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se Indonesia (DPP AMPTPI), Januarius Lagowan mengatakan, banyak alasan juga yang dikemukakan oleh para konsumen miras untuk menghalalkan minuman ini, misalnya dengan alasan kalau minuman alkohol membuat mereka percaya diri, berani tampil di depan umum untuk mengekspresikan diri dan lain-lain.

“Akan tetapi mereka lupa, bahwa dengan alkohol, mereka pun berani (nekat) u tuk membuat kegaduhan. Bahkan ada yang menjadi berani untuk melakukan ataupun terlibat dalam kasus pemerkosaan, perkelahian dan pembunuhan bahkan menjadi korban nyawa dari minuman itu sendiri,” kata Januarius Lagowan kepada Jubi di Jayapura, Rabu (13/04/2016).

Beberapa contoh nyata kasus minuman keras yang memakan korban OAP, adalah kasus minuman oplosan di Yogyakarta pada awal Februari 2016 lalu yang menewaskan 26 orang yang secara keseluruhan dan secara khusus sembilan mahasiswa asli Papua yang harus kehilangan nyawa akibat minuman ini.

“Dengan melihat dampak buruk yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman keras ini terhadap tatanan hidup orang Papua, maka kami mengambil sikap untuk mendukung Bapak Gubernur Lukas Enemeb untuk segera memusnahkan produksi dan peredaran miras di tanah Papua,” tegas Lagowan.

Lebih lanjut ditegaskan, mengultimatum agar dalam waktu satu minggu ke depan Wali Kota Jayapura segera mungkin melakukan rasia peredaran Miras di Kota Jayapura.

“Jika tidak, masalah ini akan diambil ali oleh AMPTPI dan Satgas pasukan Papua Penuh Damai (Papeda),” tuturnya.

Ketua AMPTPI wilayah Indonesia Timur, Natan Naftali Tebai menegaskan, bagi para Bupati dan Wakil Bupati di Papua yang tidak mendukung dan melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) No 15 tahun 2013 akan dianggap sebagai dalang atau otak pemusnahan orang asli Papua.

“Dan mereka ini kami orang asli Papua anggap bukan merupakan pimpinan rakyat Papua, melainkan musuh dan pembunuh orang asli Papua,” tegas Natan Naftali Tebai.

Lebih jauh dikatakan, bagi para pengusaha Miras, Bupati dan Walikota yang berusaha untuk mengugat Gubernur terkait Perda tersebut, agar tidak terpikir untuk PTUN-kan Gubernur Papua.

“Sebab, kelompok kecil yang mengorbankan orang Papua demi pendapatan asli daerah (PAD) atau keuntungan pribadi ini akan berhadap dengan rakyat Papua,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak kepada Biro Hukum Setda Provinsi Papua agar segera melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 (pemberantasan Miras) dan Perdasi nomor 15 tahun 2008 tentang kepedudukan kepada seluruh rakyat di tanah Papua. (Abeth You)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  AMPTPI: Bupati/Walikota dan Pegusaha Miras Jangan Macam-Macam Dengan Gubernur Papua