Kata Legislator Papua, Ijin PT. Nabire Baru Awal ‘Malapetaka’

share on:
Ilustrasi: Demo Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia mendesak perusahaan kelapa Sawit PT Nabire Baru keluar dari Nabire - Jubi/Benny Mawel
Ilustrasi: Demo Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia mendesak perusahaan kelapa Sawit PT Nabire Baru keluar dari Nabire – Jubi/Benny Mawel

Jayapura, Jubi – Legislator Papua dari Daerah Pemilihan III diantaranya Nabire, Laurenzus Kadepa menyatakan, izin PT. Nabire Baru (PT.NB), perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Nabire merupakan awal ‘malapetaka’ alias masalah antar Suku Yerisiam sebagai pemilik ulayat area perkebunan dan pihak perusahaan yang berujung gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh suku Yerisiam.

Ia mengatakan, pemberian izin kepada PT.NB bertentangan dengan Undang-Undang (UU) lingkungan hidup dan UU Perkebunan. Dalam UU lingkungan hidup kata dia, sebuah izin usaha perkebunan boleh dikeluarkan setelah mendapatkan AMDAL.

“Undang-undang tersebut juga menjelaskan, sebuah perkebunan di dalam wilayah harus mendapatkan izin bupati, bukan gubernur,” kata Kadepa ketika menghubungi Jubi, Minggu (3/4/2016).

Menurutnya, dua hal itulah yang menjadi pokok masalah antar suku Yerisiam dan pihak perusahaan. Katanya, izin PT. Nabire Baru dikeluarkan pada 2008, sementara AMDAL nya dibahas pada 2013. Ia menilai ini sesuatu yang janggal.

“Ada apa dibalik itu. Itu dua pokok yang menjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gubernur Papua periode sebelumnya maupun PT. Nabire Baru,” ucapnya.

Katanya, Selasa (5/4/2016), PTUN Jayapura akan memutuskan sengketa antar suku Yerisiam dan PT. Nabire Baru. Ia berharap, hakim dalam mengambil keputusan bisa bijaksana dan adil. Tak memihak kepada pihak tertentu.

“Masyarakat datang ke saya meminta dukungan dan saya mendukung. Memang ada kejanggalan. Masyarakat juga menyatakan banjir di Nabire lalu akibat pembukaan lahan sawit. Saya harap putusan di PTUN mendatang bisa memberikan keadilan kepada masyarakat,” katanya.

Suku Yerisiam Gua yang berada di Kampung, Distrik Yaur, Nabire menggugat Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Nabire Baru ke PTUN Jayapura. Kepala Besar Suku Yerisiam, Daniel Yerawobi mengatakan, izin itu terbit tanpada ada musyawarah mufakat antar masyarakat, namun dilakukan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Suku Yerisiam.

“Kami menilai pemerintah juga tak peduli dengan masalah ini. Terkesannya hak-hak masyarakat adat diabaikan demi investasi,” kata Daniel Yerawobi.

Ia meminta kepada semua lapisan masyarakat Papua agar memberikan dukungan kepada pihaknya dalam sidang putusan di PTUN Jayapura mendatang. (Arjuna Pademme)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kata Legislator Papua, Ijin PT. Nabire Baru Awal ‘Malapetaka’