Legislator: Mekopolhukam Jangan Menambah Trauma OAP

share on:
Ilustrasi Anggota TNI/Polri - Jubi/Doc
Ilustrasi Anggota TNI/Polri – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Lagislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan agar tak menambah trauma Orang Asli Papua (OAP).

Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM itu paska pernyataan Luhut Panjaitan yang menyebut akan dilakukan operasi keamanan di Papua, seperti yang dilaksanakan di Poso, Sulawesi Tengah.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, itu adalah sikap yang berlebihan. Apa lagi pelaku-pelaku penembakan di Papua selama ini tak jelas. Hanya sering disebut Orang Tak Dikenal (OTK), Gerakan Pengacau Keamanan, Organisasi Papua Merdeka (OPM), separatis dan lainnya.

“Yang ada pasti itu akan menambah trauma kepada Orang Asli Papua. Sudah berapa banyak rakyat sipil akan korban. Berapa lagi yang akan jadi korban jika operasi itu dilakukan,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Kamis (17/3/2016).

Ia juga mengkritik pernyataan Kapolda yang menyatakan akan melakukan operasi pengejaran kelompok bersenjata di wilayah Puncak dan Puncak Jaya. Ia mengatakan, sebelum itu dilakukan, pelaku penembakan selama ini harus dibuktikan dulu.

“Apa buktinya kalau menyebut pelaku penembakan dari kelompok tertentu atau individu siapapun dengan ideologi apapun. Jangan lagi membuat masyarakat trauma,” ucapnya.

Katanya, sebaiknya bekerja sesuai jabatan masing-masing dimanapun bertugas. Namun jangan lupa mengedepankan nilai kemanusiaan.

Kepolisian Daerah Papua menyatakan akan melakukan operasi penegakan hukum di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Tujuannya mengejar kelompok bersenjata di wilayah itu. Kelompok itu diduga melakukan penembakan yang menyebabkan empat warga sipil yang berprofesi sebagai perator alat berat PT. Modern meninggal dunia.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Watrpauw mengatakan, operasi penegakan hukum ini mirip seperti operasi yang diberlakukan di Poso. Apalagi penembakan di Puncak sudah berulang kali terjadi.

“Wilayah ini dianggap segi tiga hitam, rawan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Kelompok Puncak, Puncak Jaya dan Lanny Jaya. Dari bulan Desember 2015-Maret 2016, sudah ada tiga catatan, di wilayah Puncak dan Puncak Jaya,” kata Waterpauw.

Kapolda Papua berencana membahas rencana operasi itu dengan tim dari Jakarta yang akan berkunjung ke Papua. Katanya, penegasan Menkopolhukam Luhut Panjaitan di media, terkait operasi di Puncak dan Puncak Jaya seperti diwilayah Poso, adalah hal yang sangat dibutuhkan kepolisian di daerah.

Sebelumnya, Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan operasi keamanan di Papua, sebagaimana yang tengah dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah.

“Kita akan lakukan seperti di Poso. Poso, operasi maju dengan baik,” Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).

Untuk konteks Papua, Luhut menyatakan peristiwa penembakan wajar saja terjadi. Soalnya, di wilayah Papua masih ada kelompok sipil yang memegang senjata api. Pemerintah tak akan mengambil langkah dialog dengan kelompok bersenjata di Papua. (Arjuna Pademme)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator: Mekopolhukam Jangan Menambah Trauma OAP