Anggota DPR Papua: Papua Perlu Polisi Adat seperti di Bali

share on:
Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, H. Syamsunar Rasyid - Jubi/Doc
Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, H. Syamsunar Rasyid – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Berbagai kasus yang berkaitan dengan masalah adat di Papua disikapi anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM, H. Syamsunar Rasyid. Katanya,Papua perlu memiliki polisi adat seperti di Bali, yang oleh warga setempat disebut pecalang.

Menurutnya, tugas polisi adat nantinya adalah mengurus hal – hal yang berkaitan dengan adat, misalnya saja sengketa tanah ulayat. Komisi I DPR Papua lanjut dia, mendukung adanya polisi adat di Papua.

“Di Papua banyak masalah hak ulayat tanah adat, maupun masalah adat lainnya yang tak kunjungan selesai. Baik secarat adat maupun hukum yang berlaku. Misalnya saja tanah adat yang sudah lama di jual pemilik ulayat, nanti dikemudian hari bisa bersengketa lagi, ketika ada keluarga dari pemilik ulayat yang menjual mengklaim jika tanah itu belum ada pelepasan adat dan sebagainya,” kata Syamsunar akhir pekan lalu.

Katanya, kasus – kasus seperti itulah nantinya yang akan ditangani polisi adat, jika ada di Papua. Polisi adat akan menyelesaikan masalah sengketa yang berakitan dengan adat.

“Polisi adat bukan melakukan penegakan hukum, namun bagaimana bisa membantu penyelesaian yang berkaitan dengan adat. Jika masalah itu sudah tak bisa ditangani secara adat, barulah bisa dibawa ke ranah hukum yang berlaku. Kalau di Bali bisa ada polisi adat, kenapa Papua tidak. Saya rasa pemerintah Provinsi Papua juga bisa membentuk polisi adat,” ucapnya.

Kasus sengketa hak ulayat di Papua hingga kini masih banyak yang belum ada titik temu. Baik antar pemerintah dengan masyarakat pemilik ulayat, ataupun antar masyarakat pemilik ulayat dengan masyarakat yang menempati lokasi hak ulayat itu.

Misalnya saja tanah ulayat yang dijadikan lahan transmigrasi di Distrik Nimbokran dan Namblong, Kabupaten Jayapura. Kini pihak yang mengklaim pemilik ulayat itu menuntut penyelesaian.

Anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Kusmanto mengatakan, kini masyarakat transmigrasi di distrik itu tak bisa lagi menggarap lahan mereka, lantaran bersengketa dengan para pemilik ulayat.

“Kami akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Baik Pemprov Papua dan Kabupaten Jayapura, bahkan Pemerintah Pusat. Kami akan membantu menfasilitasi penyelesaian tanah itu, agar dikemudian hari tak ada lagi masalah,” kata Kusmato.

Menurutnya, sejak menempati lokasi trasmingari itu beberapa tahun lalu, para warga trans tak menduga akan ada masalah seperti ini. Mereka hanya tahu, setiap keluarga mendapat lahan seluas dua hektar. Tapi belakangan ini tanah-tanah mereka diklaim pemilik hak ulayat. (Arjuna Pademme)

 

 

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Anggota DPR Papua: Papua Perlu Polisi Adat seperti di Bali