Kasus Kurang Bayar Papua Barat Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

share on:
Kejati Papua, Herman da Silva - Jubi/Doc
Kejati Papua, Herman da Silva – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Herman da Silva menyatakan, pihaknya segera melimpahkan kasus kurang bayar dana sarana dan prasarana Pemerintah Papua Barat tahun anggaran 2008 senilai Rp 78,9 miliar ke Pengadilan Tipikor Manokwari, Papua Barat.

“Kami akan melimpahkan kasus itu bersama empat orang tersangka yakni Mantan Sekda Papua Barat, M.L Rumadas, Komisaris PT. Putra Papua Perkasa, Rico Shia dan Direkturnya, serta Kepala BNI Manokwari Roy Letloy,” kata da Silva, Kamis (23/7/2015).

Menurutnya, kasus itu sudah masuk tahap penuntutan. Katanya, kasus itu sudah akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Manokwari beberapa waktu lalu, namun kala itu tak jadi.

“Kami akan jadwal ulang proses pelimpahannya. Dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi, membutuhkan ketelitian mengumpulkan bukti-bukti. Kalau dibilang sulit, tidak juga, akan tetapi butuh waktu untuk pengumpulan bukti awal,” ucapnya.

Kata dia, sejak Januari 2015 jajarannya sudah menyelidiki 128 kasus dugaan korupsi di Papua dan Papua Barat. Untuk Kejati Papua sendiri, kini menangani 39 kasus.

“Dari 39 kasus dugaan korupsi yang ditangani Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Papua, 26 diantaranya merupakan kasus tunggakan, dan 13 kasus prosesnya sedang berjalan. Dalam menangani kasus korupsi, kami mengutamakan upaya pengembalian kerugian negara,” ucapnya.

Meski begitu lanjutnya, proses hukum terhadap para tersangka tetap dilakukan. Katanya, hingga Juli 2015, Kejati Papua berhasil menyelamatkan kerugiaan negara senilai Rp 2 Miliar.

“Jika digabung dengan yang diselematkan Kejaksaan Negeri di Papua dan Papua Barat, nilainya kurang lebih Rp 5 miliar kerugian negara yang berhasil diselamatkan,” imbuhnya. (Arjuna Pademme)  

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Kasus Kurang Bayar Papua Barat Segera Dilimpahkan ke Pengadilan