Legislator: UU Desa perlu Disosialisasikan

share on:

Jayapura, Jubi/Antara – Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 tahun 2014 dan disahkan pada 16 Januari 2014 perlu disosialisasikan karena hingga kini belum banyak diketahui warga, apa dan bagaimana muatannya, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komarudin Watubun.

“Karena itu perlu disosialisasikan agar masyarakat bisa tahu mengoptimalkan untuk peningkatan kesejahteran yang khususnya mereka yang berada di desa atau kampung,” kata Komarudin Watubun saat berada di Kota Jayapura, Papua, Minggu (17/5).

Ia mengatakan UU Desa itu telah ditetapkan pada 2014, namun implementasi UU itu efektif dilaksanakan pada anggaran 2015 yang mengatur kurang lebih 80 ribu desa atau kampung diseluruh Indonesia.

Sebagai barang baru, tentu akan banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana kesiapan aparat desa atau kampung menyambut UU tersebut.

“Bagaimana kemampuan aparat desa mengelola dana yang besar dari pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU, program seperti apa yang perlu dikembangkan oleh desa untuk menyejahterakan masyarakatnya, oleh karna itu dipahami dulu apa itu desa atau kampung,” katanya.

Dalam konsideran undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau kampung, desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karenanya, kata Komarudin, keberadaan desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tersebut harus diwujudkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, lanjut Komarduin, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak usul kewenangan lokal berskala desa.

Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi Papua atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

“Serta diberikan biaya atau anggaran yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang presentasenya sekitar 10 persen,” katanya.

Sehingga secara subtansi, kata mantan Ketua PDIP Provinsi Papua itu, UU Desa bertujuan untuk, pertama memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa yang sudah ada dengan keragamannya.

Kedua, memberikan kepastian status dan hukum dalam sistem ketatanegaraan, ketiga menjaga dan melestarikan serta memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.

Lalu, keempat mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kearifan dan potensi lokal bagi kesejahteraan bersama. Kelima mempentuk sistem pemerintahan desa, enam meningkatkan ketahanan sosial budaya.

“Ketujuh, memajukan perekonomian lokal. Kedelapan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan,” kata mantan Wakil Ketua DPR Papua periode 2004-2009.

Mengenai aspek penganggaran, kata Komarudin, pokok-pokok keuangan desa dan sumber pendapatan desa menurut undang-undang desa itu yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 persen setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa.

Besaran alokasi anggaran yang bersumber dari APBN ditentukan tiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan untuk pencairan dana desa tersebut mekanismenya adalah menggunakan penyaluran dana transfer ke daerah, yaitu dari rekening umum kas negara (RUKN) oleh Kementrian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dana desa langsung ke rekening kas daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota.

“Jadi, pencairannya dan pengganggaran dana desa tidak mulai dari kementrian teknis. Untuk pencairan dana desa kepada pemerintah Kabupaten/kota, minimal ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kabupaten/kota yakni peraturan daerah (Perda) tentang APBD kabupaten/kota yang telah dievaluasi dan disahkan oleh gubernur,” katanya.

“Yang didalamnya memuat pos atau mata anggaran dana desa yang berasal dari APBN, syarat yang kedua berupa peraturan kepala daerah yaitu peraturan bupati/walikota yang bersangkutan,” katanya.

Selanjutnya, kata Komarudin, dalam jangka waktu tujuh hari kerja telah diterima dana desa di RKUD, pemerintah daerah harus mentransfer dana desa itu ke rekening desa.

“Untuk pencarian dana desa dari RKUD ke rekening desa tersebut. Desa juga harus menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dan disahkan oleh bupati/walikota sebagai persyaratan pencairan dana desa ke desa,” jelasnya. (*)

Tags:
Editor :
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Legislator: UU Desa perlu Disosialisasikan