Anggota Parlemen Kepulauan Solomon Diduga Hapus Kewajiban Bayar Pajak

share on:
Ruang rapat parlemen Kepulauan Salomon. Photo: RNZI Koroi Hawkins
Ruang rapat parlemen Kepulauan Salomon. Photo: RNZI Koroi Hawkins

Jakarta, Jubi – Lembaga Anti-korupsi dan Transparansi Kepulauan Solomon, mengatakan seluruh anggota parlemen di negara tersebut tidak lagi harus membayar pajak.

Perubahan tentang Peraturan Hak-hak anggota parlemen tersebut dilaporkan mulai berlaku pada 1 April. Namun, upaya untuk mendapatkan keterangan langsung dari ketua Parlemen, Johnson Siapu, gagal.

Perubahan peraturan itu dikatakan mencakup peningkatan bagi anggota parlemen seperti dana diskresioner, kenaikan gaji dihitung sejak setahun bekerja dan pengurangan waktu sebelum anggota parlemen yang bersangkutan memeuhi syarat untuk pensiun dari delapan tahun ke empat.

Wartawan Radio New Zealand di Honiara, Dorothy Wickham, mengatakan perubahan peraturan tersebut menimbulkan kemarahan besar bagi pembayar pajak di negara tersebut.

“Rata-rata setiap orang Kepulauan Solomon menerima gaji yang sangat rendah. Kemudian, mendengar ratusanĀ  bahkan ribuan dolar diberikan kepada anggota parlemen dan kemudian juga memberikan kenaikan gaji dan sekarang mereka mendapatkan bebas pajak. Maksud saya tidak ada cara bagi orang Kepulauan Solomon untuk tidak setuju dengan hal ini. Semua orang berpikir ‘ya Tuhan, apa lagi yang akan mereka (anggota parlemen) dapatkan? ” kata Dorothy Wickham, Jumat (24/4/2015).

Dorothy Wickham mengatakan, hingga berita ini dilaporkan, masih belum jelas apakah perubahan peraturan tersebut telah dikukuhkan. (Yuliana Lantipo)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Anggota Parlemen Kepulauan Solomon Diduga Hapus Kewajiban Bayar Pajak