PAD Sektor pajak Kota Malang Lampaui Target

share on:

Malang, Jubi/Antara – Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak Kota Malang, Jawa Timur, selama triwulan pertama melampaui target, yakni mencapai 30 persen dari target 2015 sebesar Rp 270 miliar atau sekitar Rp 81 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, Ade Herawanto, di Malang, Senin (13/4/2015), mengatakan bahwa raihan sebesar Rp 81 miliar tersebut melampaui target tiga bulanan yang ditetapkan sebesar 25 persen atau sekitar Rp 67,5 miliar.

“Itu artinya, dari tahun ke tahun masyarakat makin sadar pajak dan tingkat kepatuhannya membayar pajak juga meningkat,” katanya.

Terus meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya membayar pajak tersebut, kata Ade, tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Dispenda dan komponen masyarakat lainnya melalui sosialisasi, gerakan sadar pajak, maupun operasi gabungan yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, Bagian Perekonomian, dan Satpol PP.

Menurut Ade, capaian target triwulan pertama tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang kurang dari 25 persen.

Meski pada triwulan pertama telah melampaui target, pihaknya akan terus melakukan inovasi dan gebrakan untuk mengejar target PAD dari sektor pajak tersebut, apalagi tahun ini target PAD dari sektor pajak sebesar Rp 270 miliar atau naik sebesar Rp 10 miliar dari tahun 2014 yang hanya Rp 260 miliar.

Sementara itu, Kabid Pembukuan dan Pengembangan Potensai Daerah Dispenda Kota Malang, Tri Okky Rudianto, menyebutkan dari seluruh potensi dan pendapatan pajak selama triwulan pertama itu, hanya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tidak mencapai target sebesar 25 persen. Dari target sebesar Rp 100 miliar, tercapai 21,3 persen.

Pajak lainnya, kata dia, capaiannya sudah melampaui target. Adapun perinciannya, pajak hotel 36,32 persen dari target Rp 22,1 miliar, pajak restoran 30,44 persen dari target Rp 28,4 miliar, pajak hiburan 26,92 persen dari Rp 4,9 miliar.

Selain itu, pajak reklame 32,65 persen dari Rp 18,6 miliar, pajak penerangan jalan umum (PJU) 29,87 persen dari Rp 38,6 miliar, pajak lain-lain 35 persen dari Rp 3,2 miliar, PBB 25 persen dari Rp 53,8 miliar, dan BPHTB 21,23 persen dari Rp 100 miliar.

Lebih lanjut, Okky mengakui jika sebelumnya Dispenda kesulitan untuk menarik PBB karena adanya kabar jika PBB akan dihapus sehingga wajib pajak menunggu kepastian terlebih dahulu dari pemerintah.

Khusus BPHTB, lanjut dia, pada awal-awal tahun juga kesulitan karena pajak ini bersifat pasif.

“Kalau untuk pajak BPHTB, biasanya pada pertengahan atau akhir tahun banyak masuk. Namun, semua itu bergantung pada sedikit banyaknya transaksi jual beli tanah maupun properti lainnya,” katanya. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PAD Sektor pajak Kota Malang Lampaui Target