Masyarakat Respons Raperda Bantuan Hukum

share on:

Sampit, Jubi/Antara – Rancangan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum yang sedang dibahas DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, disambut positif masyarakat setempat.

“Masyarakat menyambut positif dan berharap peraturan daerah ini bisa segera diterapkan. Masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum, terlebih kalau sedang dalam masalah hukum,” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kotim, Dadang H Syamsu, di Sampit, Minggu,(15/3/2015).

Raperda tentang Bantuan Hukum adalah satu dari lima rancangan perda yang sedang dibahas DPRD Kotim. Rapera lainnya tersebut yaitu tentang Zonasi Pasar, Dana Cadangan Daerah, Pembuatan Produk Hukum Daerah serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pekan lalu, Badan Legislasi sudah menyelesaikan kunjungan ke sejumlah kecamatan untuk menyerap aspirasi terkait lima raperda tersebut. DPRD ingin meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan pembahasan lima raperda itu.

Raperda tentang Bantuan Hukum cukup mendapat banyak masukan dari masyarakat. Raperda ini dinilai penting sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah memberi bantuan kepada masyarakat dalam hal perlindungan hukum.

Raperda ini nantinya menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memberi pendampingan masyarakat yang sedang bersangkutan hukum, terlebih bagi mereka yang tidak mampu. Selain itu, langkah ini juga untuk membantu upaya pencegahan seperti sosialisasi masalah hukum.

Rencananya pemerintah daerah akan menggandeng lembaga advokasi untuk pelaksanaan perda tentang Bantuan Hukum. Nantinya para pengacara inilah yang akan mendampingi masyarakat yang sedang bermasalah hukum.

“Masyarakat meminta nanti pendampingan oleh advokasi itu juga dibentuk hingga ke tingkat kelurahan sehingga masyarakat bisa dengan mudah meminta bantuan jika sedang menghadapi masalah hukum. Nanti akan dibentuk forum masyarakat peduli hukum dan lingkungan sekitarnya,” kata Dadang.

Lima raperda inisiatif ini ditargetkan selesai pada akhir Maret ini. DPRD berharap lima raperda ini bisa diterapkan sesuai harapan masyarakat karena pembahasannya juga mengakomodasi aspirasi masyarakat. (*)

Editor : Dewi Wulandari
Sumber : Antara
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Masyarakat Respons Raperda Bantuan Hukum