APBD Perubahan Kota Jayapura Tak Terserap Sama Sekali

share on:
Monitoring meja keempat Pemerintah Kota Jayapura (Jubi/Sindung)
Monitoring meja keempat Pemerintah Kota Jayapura (Jubi/Sindung)

Jayapura, Jubi – Meski masih lima minggu mengakhiri tahun anggaran 2014, namun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Jayapura yang besarnya mencapai Rp103 miliar belum ada yang terserap sama sekali.

“Dana APBD perubahan yang masih nol, yang jumlahnya Rp103 miliar dan dana luncuran ada Rp 14 miliar. Jadi ini yang kami harapkan untuk segera dipacu kegiatannya,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Andrian Djitmau usai kegiatan Monitoring meja Keempat atau yang terakhir di tahun 2014 di Aula Sian Soor, Kantor Walikota, Rabu (5/11) siang.

Selain APBD perubahan yang tak tersentuh, Jitmau mengakui penyerapan APBD induk tahun 2014 sangat lambat, padahal lebih kurang satu bulan sudah mengakhiri tahun anggaran 2014.

“Dari monitoring terakhir dari semua kegiatan dan program tahun 2014 dengan realisasi fisik 81,67 persen, dan keuangan 37,40 persen. Itu untuk APBD induk dengan catatan bahwa memang masih banyak kegiatan yang belum diselesaikan,”katanya.

Kata Jitmau, tidak hanya pencapaian program saja menjadi penilaian dari turun lapangan yang akan dilakukan pihaknya, akan tetapi kualitas pekerjaan menjadi fokus dalam turun lapangan tersebut. ”Bukan hanya target tapi kualitas daripada setiap kegiatan yang dilakukan itu serta dampak kepada masyarakat apa,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano menyayangkan lambatnya penyerapan anggaran padahal dana yang bersumber dari APBD induk sudah diserahkan pada 4 Januari 2014 lalu.

“Saya lihat sumber daya manusia yang kurang mampu untuk mengelola itu. Kepala dinas itu harus bisa mengatur organisasinya dengan baik. Mereka juga kadang – kadang tidak menghargai wakil walikota,” kata Mano.

Mengatasi lambatnya penyerapan itu, Mano memberikan toleransi hingga 15 Desember 2014 dengan harapan, pada tanggal itu masing – masing SKPD menyampaikan laporan penyerapan masing –masing.

Sementara untuk kegiatan yang dilelang melalui ULP dan LPSE, walikota memberikan batas waktu hingga 30 November 2014.

“Itu akan mempengaruhi DAK tahun 2015 dan akan mempengaruhi WTP kami. Sehingga saya minta untuk mereka harus bekerja dengan serius memperhatikan kegiatan dan program,” ujar Mano. (Sindung Sukoco)

 

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  APBD Perubahan Kota Jayapura Tak Terserap Sama Sekali