Freeport : Tak Sesuai PKB, Aksi Mogok Masal Tidak Sah

share on:
Vice President Corporate Communication (Corcom) PTFI, Daisy Primayanti. (facebook)
Vice President Corporate Communication (Corcom) PTFI, Daisy Primayanti. (facebook)

Jayapura, Jubi – Rencana para pekerja PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melumpuhkan kawasan pertambangan emas di Timika melalui aksi mogok massal ribuan tenaga kerja selama satu bulan, 6 November – 6 Desember, nanti dianggap tidak sah oleh PTFI.

PTFI, melalui Vice President Corporate Communication (Corcom), Daisy Primayanti, kepada Jubi mengaku telah menerima surat pemberitahuan rencana aksi mogok masal yang dikirimkan oleh Serikat Pekerja (SP) di lingkungan PTFI.
“Yang dapat kami sampaikan adalah bahwa pada tanggal 27 Oktober, PTFI telah menerima dari pimpinan serikat pekerja yang mengindikasikan akan mogok kerja selama 30 hari, terhitung 6 November,”kata Daisy Primayanti kepada Jubi (29/10).

Daisy melanjutkan, aksi yang direncanakan oleh SP yang di dimotori oleh Pekerja Anggota SPKEP SPSI di wilayah PT Freeport Indonesia (PUK-PUK SPKEP SPSI) Revolusi Mental ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) karena itu tidak sah.
“PTFI terus melakukan dialog dengan pimpinan dan pengurus SP serta mengajak karyawan untuk menjalankan serta mematuhi pasal-pasal dalam PKB agar terhindar dari kerugian bagi karyawan, perusahaan, komunitas lokal serta seluruh stakeholders,” tambah Daisy.

Namun Daisy, tidak menjelaskan pasal-pasal apa saja dalam PKB yang tidak sesuai dengan rencana SP melakukan mogok masal.

Juru Bicara Pimpinan Unit Kerja (PUK) Revolusi Mental, Tri Puspita, sebelumnya menyampaikan kepada Jubi tujuan utama melakukan mogok massal itu adalah menindaklanjuti komitmen perusahaan pasca insiden di Big Gossan pada 14 Mei 2013 yang menewaskan 28 pekerja. Disusul beberapa insiden yang juga menelan korban jiwa dan korban luka berat. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada pertanggungjawaban pihak manajemen atas karyawan-karyawan yang telah tewas akibat minimnya keselamatan kerja dikawasan tambang tersebut.

Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini, saat dihubungi Jubi (28/10) mengaku telah menerima surat pemberitahuan rencana aksi mogok masal ini. Kepolisian Resor Mimika, menurutnya melarang pekerja untuk melakukan aksi mogok kerja atau demonstrasi di area objek vital nasional (Obvitnas) PT Freeport Indonesia di Tembagapura.
“Boleh menyampaikan haknya. Tetapi kami sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada aksi demo di area objek vital nasional sesuai amanat UU Nomor 9 tahun I998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,” kata Kapolres Mimika ini.

Menurut Rontini, Polres Mimika menyerahkan sepenuhnya penyelesaian persoalan ini secara internal antara pekerja dan manajemen PT Freeport Indonesia.

Aksi mogok masal ini, menurut Tri Poespita akan dilakukan di beberapa titik operasi PTFI, antara lain di barak atau ditempat tinggal masing-masing (termasuk akomodasi Perusahan), baik di High-Land maupun di Low-Land, tempat kerja bagi Pekerja PT.Puncak Jaya Power (PT.PJP), baik di High-Land maupun di Low-Land dan di masing-masing Sekretariat PUK.

“Surat pemberitahuan aksi mogok masal ini telah sampaikan kepada James Moffet, Richard Adkerson, Rozik Soetjipto, Pimpinan PT Kuala Pelabuhan Indonesia, Pimpinan PT Puncakjaya Power dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mimika.” kata Tri Puspita. (Victor Mambor)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Freeport : Tak Sesuai PKB, Aksi Mogok Masal Tidak Sah