Pemda Wajib Bantu Industri Perfilman Indonesia

share on:
Karo Humas, FX. Mote (kiri) Menyerahkan Naskah Film Tentang Lukas Enembe Kepada Sekda Papua, Hery Dosinaen (tengah) dan Disaksikan Oleh Ketua Badan Perfilman Nasional, Kemala Atmodjo, Rabu (22/10). Jubi-Alex
Karo Humas, FX. Mote (kiri) Menyerahkan Naskah Film Tentang Lukas Enembe Kepada Sekda Papua, Hery Dosinaen (tengah) dan Disaksikan Oleh Ketua Badan Perfilman Nasional, Kemala Atmodjo, Rabu (22/10). Jubi-Alex

Jayapura, Jubi – Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Kemala Atmodjo mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten berkewajiban untuk membantu industri perfilman di tanah air, dalam hal ini membantu pendanaan di daerah.

“Pemda juga harus bantu industri perfilman di Indonesia. Bukan hanya pemerintah Pusat saja yang dapat memberikan bantuan, melainkan juga pemerintah daerah dan itu dilindungi undang–undang,” kata Kemala Atmodjo kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Rabu (22/10).

Atmodjo memberikan contoh, di Palembang, Sumatera Selatan, Pemerintah daerahnya memberikan dana sebesar Rp 3 miliar lebih untuk film daerah dan DKI Jakarta sebesar Rp 12 miliar. begitu juga yang dilakukan Kota Semarang untuk mendukung festival film di daerah mereka.

“Saya mengharapkan pemerintah daerah dapat membantu memfasilitasi untuk para sineas daerah, agar geliat perfilman di daerah juga bisa hidup dan tidak hanya di kota besar saja. Misalnya mempromosikan film pendek, animasi, dokumenter, film panjang, film yang bersifat propaganda, menghibur didaerah mereka,” katanya.

Dijelaskan Atmojo, tugas BPI adalah memberikan masukkan kepada pemerintah dan juga mempromosikan kepada para insan perfilman di luar negeri mengenai tempat atau lokasi pengambilan gambar (Syuting) di Indonesia yang layak untuk dibuat film serta mendanai perfilman, apabila mempunyai dana yang cukup.

“Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi kreatif dan juga bisa menonjolkan sisi kebudayaan bangsa Indonesia yang dapat menjadi industri perfilman,” kata Atmodjo.

Sementara itu. Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen menilai, meskipun perfilman di Papua belum menunjukan geliatnya, namun kedepan diyakini film-film asal Papua akan mampu bersaing dengan daerah lain

Disamping itu, perfilman diharapkan juga bisa dimanfaatkan untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakat di Papua.

“Sampai hari ini, secara parsial tidak menunjukkan hal yang bagus dalam hal perfilman yang sudah ada, tetapi saya yakin, dengan pengetahuan yang cukup memadai kedepan kita sudah bisa mengemas semua aset dan potensi secara tepat, sehingga kita bisa menyuarakan dan menginstruksikan ke seluruh negeri bahkan seluruh dunia,” kata Hery Dosinaen saat membuka acara Workshop Film Indonesia Papua 2014, di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (22/10).

Mengenai pelaksanaan workshop, ujar Dosinaen, hari ini adalah hari yang bersejarah, karena semua anak negeri diatas bumi cendrawasih siap menyuarakan tanah Papua lewat perfilman.

Selain itu, secara khusus Dosinaen juga mengutarakan kepada Badan Perfilman Nasional, jika Papua apabila dipercayakan siap untuk ditunjuk menjadi tuan rumah Festival Perfilman Nasional 2016.

“Dari laporan Ketua Badan Perfilman, perlu disampaikan atas nama Gubernur, kenapa tidak 2016 Papua menjadi tuan rumah Festival perfilman. Papua juga pada 2020 akan menjadi tuan rumah PON, dan di tahun ini ada Konggres Nasional KNPI, karenanya diharapkan Badan Perfilman dapat merencanakan hal ini dengan baik dan berkordinasi dengan staf Pemprov agar Papua bisa menjadi tuan rumah Festival Perfilman,” katanya. (Alexander Loen)

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pemda Wajib Bantu Industri Perfilman Indonesia