WAGUB PAPUA: PEMEKARAN HARUS SELEKTIF DAN SESUAI MEKANISME

share on:
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 25/10 (Jubi) – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua, Klemen Tinal mengatakan, secara umum pemerintah Provinsi Papua menghargai usulan pemekaran. Namun tentunya harus selektif dan sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang diatur Undang-undang.

“Jadi semua kembali ke mekanisme dan peraturan. Kalau memang semua memenuhi kriteria kita harap semuanya bisa digolkan. Jadi ada pemahaman sekarang kita mau lihat dari mana, jumlah penduduk atau luas wilayah. “Jadi tergantung dari sudut pandangnya, kalau luas wilayah mungkin Papua ini luasnya 3 kali pulau Jawa. Tapi kalau melihat dari jumlah penduduk sedikit sekali. Jadi semua relatiflah sesuai kebutuhan daerah,” kata Klemen, Jumat (25/10).

Dikatakan, terkadang pemekaran dibutuhkan di wilayah tertentu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Jadi kadang-kadang kan ada tempat yang masyarakatnya tertinggal sehingga perlu pendekatan pelayanan dengan pemekaran. Jadi pengambil keputusan yang punya wewenang. Kan namanya juga proposal. Belum tentu disetujui,” ujar Klemen.

Sebelumnya, DPR RI menggelar rapat pripurna guna mengesahkan RUU 65 Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi RUU inisiatif DPR. RUU 65 DOB tersebut merupakan usulan Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, orientasi pembentukan DOB adalah jangkauan pelayanan publik, rentang kedali, serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. “Akan ada dua Panja, yakni Panja Papua dan Non Papua, karena luasnya wilayah Papua,” kata Agun. (Jubi/Arjuna) 

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  WAGUB PAPUA: PEMEKARAN HARUS SELEKTIF DAN SESUAI MEKANISME