PROGRAM POLISI MASYARAKAT, DISEBUT “MENGERIKAN” OLEH WARGA SELANDIA BARU

share on:
Aksi warga Selandia Baru yang mendukung gerakan Papua Merdeka (Dok. Jubi)

Jayapura, 14/10 (Jubi) – West Papua Action Auckland mengaku terkejut mendengar bahwa program pelatihan Pemerintah Selandia Baru bagi polisi di Papua Barat dan Maluku akan memasuki fase – baru, komitmen tiga tahun yang melibatkan dua petugas polisi penuh waktu yang dikerahkan ke Jayapura.

“Ini mungkin adalah momen terburuk bagi Selandia Baru untuk meningkatkan citra polisi di Papua Barat.” kata Marni Gilbert, kordinator West Papua Action Auckland saat dihubungi Jubi, Senin (14/10).

Menurut Marni, dua pekan lalu pasukan keamanan (polisi dan militer) di Papua Barat telah menembaki warga sipil yang menewaskan satu orang. Seminggu sebelum itu, beberapa orang ditangkap karena memperingati Hari Demokrasi Internasional. Dan pada akhir Agustus lalu, empat pemimpin tradisional ditangkap karena mengadakan pertemuan doa yang dilakukan untuk keselamatan solidaritas Australia ‘Freedom Flotilla’.

“Program pelatihan Selandia Baru mungkin bermaksud baik. Namun, itu tidak realistis dan naif untuk mengharapkan bahwa pelatihan akan mengubah sejarah panjang yang tidak memiliki akuntabilitas dan penuh kebrutalan terhadap penduduk asli Papua. Sebaliknya keterlibatan Selandia Baru kemungkinan akan digunakan untuk memberikan ‘cincin kehormatan’ terutama kepada polisi migran.” lanjut Marni.

“Selandia Baru dapat menjadi bagian dari solusi untuk Papua Barat tetapi tidak dengan pelatihan kekuatan represif.” ujar Marni lagi.

Sedangkan Maire Leadbeater, seorang warga Selandia Baru yang juga seorang penulis dan pekerja sosial mengatakan  program pelatihan ini sangat mengerikan buat warga Selandia Baru.
“Waktunya juga mengerikan karena sekarang ada adalah kesempatan berharga bagi Selandia Baru untuk melakukan sesuatu untuk membantu mengakhiri dekade penindasan dan penderitaan rakyat Papua Barat.” kata Maire.

Seharusnya, lanjut Maire, pemerintahnya bisa mendukung inisiatif bersejarah Perdana Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil yang baru saja meminta Majelis Umum PBB untuk menunjuk Perwakilan Khusus guna menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
“Gubernur Papua telah mengumumkan bahwa ia mempersilahkan wartawan dan kelompok hak asasi manusia internasional untuk mengunjungi Papua. Selandia Baru harus melihat inisiatif ini dan membantu mengatur anggota parlemen, wartawan dan pemimpin hak asasi manusia untuk menerima tawaran Gubernur Papua. Sudah ada inisiatif – Australia yang dipimpin oleh Senator Di Natale – untuk melakukan kunjungan ke wilayah itu.” kata Maire.

Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Murray McCully mengumumkan Selandia Baru kembali menyediakan NZ$ 6.340.000 untuk Kepolisian Indonesia melalui program Polisi Masyarakat selama tiga tahun.

“Program Perpolisian Masyarakat di Indonesia Timur akan mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan keterampilan perpolisian masyarakat dan hubungan dengan orang-orang Papua, Papua Barat dan Maluku,” kata Mr McCully. (Jubi/Victor Mambor)

Editor : -
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PROGRAM POLISI MASYARAKAT, DISEBUT “MENGERIKAN” OLEH WARGA SELANDIA BARU