KOMISI D DPRP MINTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA PEMBANGUNAN JALAN DI TIMIKA

share on:
Ilustrasi Pembangunan Jalan. (http.www.indonesiarayanews.com)

Jayapura, 15/8 (Jubi) – Komisi D DPR Papua yang membidangi infrastruktur meminta pertanggungjawaban dana pembangunan Logistik Center Power Station dan Kapiraya (Urumuga) di Kabupaten, Timika kepada Dinas PU Provinsi Papua.

Ketua Komisi D DPR Papua, Yan P Mandenas mengatakan, meski pembangunan jalan tersebut telah menghabiskan anggaran hampir Rp. 165 milliar, namun tidak ada kemajuan signifikan, baik kontruksi pembangunannya maupun pemanfaatan jalan itu.

“Sehingga pemerintah dan masyarakat dirugikan. Kami menemukan pembangunan jalan Logistik Center Power Station dari Kilometer 0-28 dan jalan Kapiraya bermasalah. Kami akan meminta Dinas PU Provinsi mempersentasekan perencanangan pembangunan ini,” kata Yan P Mandenas via selulernya, Kamis (15/8).

Menurutnya, DPR Papua harus mengevaluasi pembangunan jalan itu karena dokumen pertanggung jawaban yang diberikan pemerintah selama ini, berbeda dengan hasil tinjauan DPR Papua di lapangan.

“Pembangunan jalan Logistik Center Power Station menghabiskan anggaran kurang lebih Rp. 134 milliar dan Jalan Kapiraya lebih Rp.30 milliar. Anggaran diberikan bertahap, namun realisasi fisiknya tidak kelihatan, yang ada malah merusak hutan,” ujarnya.

Dikatakan, selama ini ada oknum yang menempatkan sebuah program yang tidak evisian dan tidak dibutuhkan masyarakat. Proyek ditengah hutan ini hanya akan menjadi keuntungan bagi orang tertentu.

“Ada asumsi kami di DPR dimana lebih gampang orang mencari uang besar dengan menaruh proyek besar di tengah hutan dan tidak bisa dijangkau orang, daripada menaruh proyek yang mudah di jangkau. Proyek yang berlangsung lima tahun lalu ini harus dievaluasi dengan tegas oleh pemerintah yang baru. Jika tidak, negara dan masyarakat akan dirugikan,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPR Papua, Stefanus Kaisiepo menambahkan, pembukaan jalan Logistik Center Power Station dan Jalan Kapiraya sebenarnya akan membantu pembukaan jalan antar Kabupaten Paniai dengan Timika yang tinggal 20 km.

“Jadi sebetulnya jalan itu sangat diharapkan masyarakat karena akan membuka jalur isolasi antara satu kabupaten ke kabupaten lain. Sementara kalau dilihat dari sisi ekonomisnya, tentunya akan membantu masyarakat di wilayah Pegunungan Paniai, Intan Jaya, Enarotali, Nabire, Dogiyai dan Deiyai,” ujar Stefanus Kaisiepo.

Kata Stef, jika jalan tersebut sudah terbuka, masyarakat di wilayah Pegunungan bisa mudah mendapatkan sembako dengan harga murah dari Timika.

“Inikan akan membantu perekonomian masyarakat. Akan tetapi, dari hasil kunjungan yang kami lakukan di lokasi pembangunan jalan, perencanaan pembangunan, kualitas dan manfaatnya saat ini harus dievaluasi kembali secara baik. Anggaran besar kok dilapangan seperti ini realisasinya,” kata Stefanus Kaisiepo. (Jubi/Arjuna) 

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KOMISI D DPRP MINTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA PEMBANGUNAN JALAN DI TIMIKA