POLDA PAPUA TARGET DUGAAN KORUPSI DANA PELANTIKAN WALKOT SORONG

share on:
Suasana Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi Dana Pelantikan walikota Sorong. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 29/7 (Jubi) – Polda Papua terus berupaya menekan praktek korupsi di Papua dan Papua Barat. Kali ini yang menjadi target Polda Papua adalah dugaan korupsi dana pelatikan Walikota (Walkot) Sorong, Papua Barat.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, guna menentukan langkah selanjutnya terhadap penyelidikan dugaan kasus korupsi dana pelantikan Walikota Sorong yang dianggarkan di Sekretariat Daerah Kota Sorong dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 dengan pagu anggaran Rp. Lima (5) Miliar Dit Reskrimsus Polda Papua melakukan gelar perkara, Senin (29/7).

“Gelar perkara dipimpin Wadir Reskrimsus AKBP Wantri Yulianto. Adapun upaya penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/69/IV/2013/SPKT tanggal 10 april 2013. Dari hasil penyelidikan bahwa dugaan kasus korupsi tersebut berawal dari adanya rencana pelantikan Wali Kota Sorong masa jabatan 2012-2017 yang diawali dengan pembentukan panitia pelantikan pada tanggal 30 Mei 2012 yang dibentuk di DPRD Kota Sorong berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Sorong nomor : 188.45/46/2012 tanggal 30 Mei 2013,” kata I Gede, Senin (29/7).

Menurutnya, setelah terbentuknya Panitia pelantikan Walikota sorong, Mk. I selaku Ketua Panitia mengajukan permohonan biaya pelantikan walikota sorong dan wakilnya sebesar Rp. 5 miliar lebih. H T, selaku Ka BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah) Kota Sorong mengeluarkan SP2D dana pelantikan walikota sorong dan wakilnya sebesar Rp. 5 miliar.

“Dana sejumlah tersebut dilakukan penarikan dengan menggunakan 2 cek, 1 cek senilai Rp. 3,5 miliar dialkukan M I bendahara Setda Kota Sorong sedangkan yang sejumlah Rp.1,5 miliar penarikannya dilakukan oleh S K yang kemudian diserahkan kepada PN yang merupakan anggota DPRD Kota Sorong sejumlah Rp. 1 miliar dan sejumlah Rp. 500 juta diserahkan kepada ARJ yang merupakan Waket II DPRD Kota Sorong,” ujarnya.

Selain itu dikatakan, dana pelantikan yang sejumlah Rp. 3,5 miliar oleh Mk. I diserahkan kepada seksi-seksi hanya sejumlah Rp. 2 miliar 990 juta. Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 5 ratus juta lebih tidak diketahui penggunaannya. “Kerugian keuangan Negara Berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan prop. Papua barat sebesar Rp. 2.218.527.774,” kata I Gede.

Sementara itu Wadir Reskrimsus AKBP Wantri Yulianto menambahkan, dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. “Saksi-saksi yang dimintai keterangan sebanyak 10 orang, sedangkan saksi ahli yang dimintai keterangan ada dua orang dari Ahli keuangan Daerah dan PKN. Barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait pelantikan dan pencairan uang,” kata AKBP Wantri Yulianto. (Jubi/Arjuna)

 

Editor : dominggus a mampioper
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  POLDA PAPUA TARGET DUGAAN KORUPSI DANA PELANTIKAN WALKOT SORONG