KEGAGALAN PEMBANGUNAN DI PAPUA AKIBAT KORUPTOR SEPARATIS BERDASI

share on:
Ilustrasi. (http://kreavi.com)

Jayapura, 30/6 (Jubi) – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) menilai, para kepala daerah dan perangkat pejabat tidak bermoral inilah yang menjadi penyebab kegagalan pembangunan dan disintegrasi Papua yang mereka sebutkan sebagai ‘Koruptor Separatis Berdasi’.

“Koruptor separatis berdasi yang harus menjadi fokus perlawanan kita, bukan kita melawan negara karena itu sudah tentu kita disalahkan,” ujar Ketua KMP3R ,  V. B.  Woisiri,  di Abepura, Minggu (2306).

Dikatakan, Kami sebagai putra Indonesia yang cinta damai merasa prihatin dengan kondisi diskomunikasi antara masyaarakat Papua dengan pemerintah Pusat.

“Dan hal ini terjadi karena ada kelompok-kelompok yang bersebrangan ideologi dengan pemerintah lalu melakukan aksi-aksi menentang negara, dan kelompok ini tidak pernah sadar-sadar kalau tindakan mereka itu meresahkan dan merugikan masyarakat banyak terutama menghambat konsentrasi pembangunan di Papua,” kata Woisiri.

Pihaknya menghimbau, kepada seluruh masyarakat Papua dan semua organ-organ yang berjuang untuk memisahkan diri dari NKRI agar mari kita bergandeng tangan bersama pemerintah untuk bangun Papua yang lebih baik dari hari kemarin.

“Yang perlu kita perangi bersama adalah bukan pemerintah pusat, tetapi para kepala daerah kita mulai dari tingkat Gubernur  sampai Pemerintahan paling terkecil yakni Pemerintahan kampung dan beserta  para pejabat-pejabat SKPD dan DPRD/DPRP yang hanya bicara banyak, mengusulkan banyak program kerja  tapi tidak terealisasi, uang dan kewenangan sudah ada tapi masih juga masyarakat Papua tidak merasakan pembangunan,” katanya.

Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Cenderawasih (Uncen), Stenly Salamahu Sayuri mengatakan, untuk merubah pola pikir masyarakat yang sudah terbentuk sekian lama ke arah pandangan yang lebih konstruktif, dibutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. “Salah satu upaya merubah pola pikir masyarakat adalah dengan cara merubah sistem yakni memberikan kewenangan yang penuh kepada daerah,” ucap mahasiswa Jurusan Administrasi Fisip Uncen ini.

Dikatakan, kebijakan-kebijakan khusus yang diberlakukan di Papua adalah solusi yang terbaik dan sangat akomodatif untuk membangun Papua lebih bermoral,bermartabat dan sejahtera di segala aspek kehidupan . “Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua yang sudah sangat baik dan oleh karena, itu perlu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada semua elemen di tanah Papua, seperti gereja, Adat, Dunia Kampus dan lembaga swadaya masyarakat,” sarannya.

Pihaknya meminta, agar dalam melihat Indonesia jangan menggunakan paradikma/stigma yang lama. Sebab, saat ini sistem yang digunakan pemerintah pusat terhadap daerah. “Khususnya Papua adalah memberikan kewenangan/otoritas penuh kepada daerah untuk membangun masyarakatnya sesuai kultur (budaya) yang dimilikinya,” lanjutnya.

Sehingga katanya, jika Papua tidak dibangun secara maksimal, dan Masyarakat Papua masih berteriak-berteriak, maka jangan kita salahkan pemerintah pusat. “Tetapi para pejabat yang adalah orang Papua itu sendiri yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat Papua, merekalah yang harus kita lawan untuk memberantas korupsi yang menggagalkan pembangunan selama  ini,” tandasnya. (Jubi/Eveerth) 

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  KEGAGALAN PEMBANGUNAN DI PAPUA AKIBAT KORUPTOR SEPARATIS BERDASI