PPKD AKAN HADIR DI PAPUA

share on:
FGD PEMBENTUKAN PPKD (Jubi/Alex)

Jayapura, 6/3 (Jubi)—Untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kredit perbankan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), maupun stakeholder lainnya sedang menginisiasi pendirian dan pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) di Papua.  

“Minimnya akses pelaku UMKM terhadap kredit perbankan disebabkan oleh ketiadaan agunan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka BI bersama pemerintah daerah dan DPRP serta seluruh stakeholder lainnya menginisiasi pendirian PPKD di Papua,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua dan Papua Barat, Hasiholan Siahaan kepada wartawan , di Jayapura, Rabu (6/3).

Menurut dia, Bank Indonesia terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi daerah termasuk pemberdayaan pelaku UMKM. “Permasalahan permodalan yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM menjadi semakin penting untuk dicarikan solusinya untuk mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM, antara lain melalui berbagai skema pembiayaan kredit perbankan. Namun faktor jaminan yang merupakan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit oleh perbankan seringkali menjadi faktor penghambat penyaluran kredit perbankan tersebut,” ujarnya.

Dia menilai, usaha mikro dan kecil memegang peranan penting dalam perekonomian Papua mengingat jumlahnya yang mencapai 99,19 persen dari jumlah total 113 ribu unit usaha yang ada di Papua.

Meskipun demikian, lanjutnya penyaluran kredit perbankan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung perkembangan UMKM yang tergambar dari tingkat loan to deposit ratio perbankan di Papua yang hanya mencapai 51,49 persen pada posisi Januari 2013, sedangkan bobot kredit UMKM pada periode yang sama sebesar 33,64 persen. “Kondisi ini menunjukan masih relatif rendahnya peran perbankan dalam mendorong pemenuhan modal para pelaku UMKM yang selama ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi untuk berkembang oleh para pelaku usaha,” tukasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Elia Loupatty mengatakan, pada dasarnya semua komponen sepakat untuk pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah, tetapi pendirian semoga menjadi suatu lembaga yang menyenangkan sebagian besar masyarakat Papua yang berusaha, karena bagian ini untuk pelaku UMKM.

Saat ditanya soal respon perbankan terhadap pembentukan PPKD, ujar Sekda, perbankan sangat mendorong hal ini dibawah kepemimpinan Bank Indonesia, karena bagi mereka ini merupakan bagian dari usaha yang harus dilakukan sebagai lembaga non perbankan karena ini memudahkan bagi mereka. “Pesan saya, sipapun pengelolanya nanti harus ada kemudahan-kemudahan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban,” tegasnya.

Menyinggung soal bagaimana pengawasannya, kata Loupatty, kalau sudah ada pembentukan organisasinya PPKD harus dikelola oleh orang profesioanl, karena ini lembaga non perbankan. “Jadi tidak bisa sembarang orang, harus dikelola dengan satu kata, yakni profesional,” katanya. (Jubi/Alex)

Editor : Cunding Levi
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  PPKD AKAN HADIR DI PAPUA