Ini Pledoi John Ibo di Hadapan JPU

share on:
John Ibo dalam sidang Rabu siang (Jubi/Timo)

Jayapura (21/11) — Ketua DPR Papua John Ibo, terdakwa kasus korupsi dana sebanyak Rp Rp 5,2 miliar  membacakan pledoinya dalam mengikuti sidang lanjutan, Rabu (21/11) di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jayapura.

Di hadapan sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Harus Munandar, dan beranggotakan Petrus P. Maturbongs, Bernad Akasian, Elisa Benony Titahena, I Ketut Suarta, dan Panitera Pengganti, Elsye Suebu, pledoi atau nota pembelaan PH John Ibo setebal 42 halaman, menyebutkan dirinya (John Ibo) terbukti tidak bersalah sebagaimana dalam tuntutan yang disampaikan JPU yang menyatakan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam pencairan anggaran senilai Rp 5,2 miliar dimaksud.

Dalam pledoi pribadi John Ibo setebal 22 halaman, ia meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan.

PH John Ibo, Pieter Ell, mengatakan, dari beberapa unsur yang didakwa JPU, satu unsur pun tidak membuktikan jika kliennya bersalah. Misalnya, tuduhan pada unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti karena pada dasarnya sesuai dengan peraturan perundangan pengelolaan keuangan negara ada ditangan eksekutif.

“Jadi kalau satu unsur  tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka klien kami harus dibebaskan. Mengenai disposisi dari klien kami hanya sebatas mempertanyakan bagaimana proses pencairan anggaran bukan untuk mencairkan anggaran. Unsur yang dituduhkan JPU itu sangatlah kabur,”  kata Pieter Ell usai sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu siang.

Dalam tuduhan menggelapkan kekayaan negara, dirinya mempertanyakan kepada JPU dan majelis hakim terkait nilai aset Pemda Provinsi Papua tahun 2006 itu sebanyak berapa hingga sekarang, kira-kira berapa nilai asset yang digelapkan sehingga negara dirugikan.

Bantuan sosial (Bansos) itu tidak hanya dilakukan dengan pembuktikan kuitansi pengeluaran. Dalam proses pencairan anggaran yang dituduhkan, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku, yaitu diawali dari diterbitkannya surat keterangan otoritas (SKO) oleh Gubernur JP. Solosa waktu itu, hingga anggaran tersebut dicairkan dan dilaksanakan semua oleh pihak eksekutif.

Karena itu, menurut dia, kliennya tidak bersalah. Namun pihaknya mempertanyakan keberanian majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari segala tuduhan. Sebab, jika majelis hakim membebaskan terdakwa dugaan korupsi  dan dipanggil untuk diperiksa, maka akan menjadi ancaman bagi majelis hakim nantinya.

Dalam pledoi terdakwa John Ibo, dirinya tidak pernah berpikir sedikit pun tentang kasus dan tuduhan korupsi yang dialamatkan pada dirinya itu. Sebab, ia yakin tidak bersalah dan pasti bebas dari segala dakwaan. Apalagi, dirinya tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan kondisi dinamika politik di Papua untuk kepentingan pribadinya dalam kaitannya dengan kasus ini.

“Saya yakin bahwa saya tidak bersalah. Tapi biarlah proses hukum dan keyakinan majelis hakim yang akan menghadirkan kebenaran sesungguhnya. Kasus ini terlalu kecil untuk ukuran kepentingan politik Indonesia dan rasa nasionalisme saya sebagai anak bangsa,” kata John seperti dalam pledoinya.

John menjelaskan, awalnya ia tidak mengetahui kalau Pemda Provinsi Papua telah menindaklanjuti petunjuk Gubernur Alm. JP Solosa untuk mengalokasikan anggaran pembangunan rumah pribadi Ketua DPRP. Dirinya baru mengetahui setelah dinformasikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua di ruang kerjanya. Setelah melakukan kordinasi dengan Kepala Biro Keuangan, Paul Onibala, kala itu, dijelaskan bahwa untuk merealisasikan bantuan itu, dirinya harus membuat catatan supaya tidak salah alamat.

Setelah itu, Ibo menulis memo untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan Andi Baso Basaleng, selaku Sekda dan juga menulis surat kuasa kepada Jhon Matruty untuk mewakili dirinya dalam  mencairkan dana bantuan tersebut apabila telah memperoleh persetujuan pencairan dari Sekda dan Kepala Biro Keuangan.

Dalam memo itu, dituliskan, ia meminta pertimbangan dan persetujuan Sekda dan Kepala Biro Keuangan, karena tidak mengetahui prosedur tentang perihal anggaran dimaksud. Artinya jika bantuan Rp 2,6 M itu menyimpang dari peraturan perundang-undangan, maka memo itu ditolak dan dana Rp 2,6 M itu tidak dapat dicairkan, karena otoritas pengalokasian, pencairan dan pengelolaan anggaran ada di pihak eksekutif, bukan di pihak penerima bantuan atau Ketua DPR Papua.

Memo itu disebutkan, tidak bermakna dan tidak bersifat perintah dan mengikat sehingga dapat diabaikan. Apalagi secara hukum, mereka memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu. Memo atau surat apa pun bentuknya,  tidak bersifat instruksi dan bukan berasal dari seorang atasan kepada bawahan, karena Sekda dan Kepala Biro Keuangan bukanlah bawahan Ketua DPRP.

“Sejauh yang sama pahami, bantuan itu bukan diperuntukan untuk perbaikan rumah dinas pimpinan dewan, tetapi bantuan untuk perbaikan rumah pribadi saya sebagai tokoh masyarakat yang menurut pandangan Alm.Gubernur JP.Solosa, rumah saya tidak layak lagi ditempati. Jika anggaran itu diperuntukan untuk pembangunan/perbaikan rumah dinas pimpinan dewan, itu tidak mungkin dalam bentuk bantuan, karena rumah dinas bukan milik pribadi, tetapi milik Negara yang pelaksanaannya dikelola oleh instansi teknis serta melalui proses tender,” tegasnya.

Bantuan kepada instansi vertikal yang diterima dirinya digunakan untuk perbaikan atau pembangunan rumah masyarakat dan pembelian alat musik tradisional pasca bentrok fisik antara masyarakat pendukung calon Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2006. Bentrokan fisik itu menyebabkan satu orang  tewas dan puluhan rumah terbakar.

Pada 18 Juli 2006, Presiden  SBY mengundang semua calon gubernur ke istana Negara. Dalam pertemuan itu, SBY memberikan arahan agar gubernur terpilih nantinya segera melakukan rekonsiliasi terhadap warga yang bentrok untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

Sebagai calon gubernur dan Ketua DPR Papua, John berkewajiban melaksanakan perintah presiden untuk melakukan rekonsiliasi. Namun bersamaan, dirinya mengalami kesulitan melakukan rekonsiliasi tanpa dukungan dana. Saat itu tidak satu pun pejabat Provinsi Papua berpikir sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan perintah presiden tersebut. Karena itu, bantuan dana Rp 5,2 M dari Pemerintah Provinsi tersebut digunakan sepenuhnya untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bentrokan itu.

“Pada tahun 2009 saya juga telah mengembalikan uang tunai dengan cara mencicil sebesar Rp 680 juta ke kas daerah setelah mengetahui proses pemberian bantuan itu bermasalah. Dengan demikian, dimana letak kerugian Negara atau memperkaya diri sendiri,”  kata dia lagi.

Mengenai  uang tunai sebanyak Rp 300 juta yang oleh JPU dikatakan bahwa dititipkan di rekening kejaksaan negeri Jayapura pada Bank Mandiri Jayapura yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti, menurut John, tidaklah benar. Uang itu diminta pihak Kejaksaan Tinggi Papua dengan alasan untuk mengurangi kerugian Negara sebanyak Rp 700 juta, bukan Rp 300 juta. Namun, karena dirinya tidak memiliki  uang maka ia memberikan uang sebanyak Rp 300 juta.

“Jika uang itu dijadikan alat bukti dengan bahasa dititipkan di rekening Kejaksaan Tinggi Papua, bawahsanya ada upaya manipulasi dan indikasi kriminalisasi guna memperkuat dakwaan dan tuntutan saya,” kata John Ibo lagi.

Ibo meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan dan tuntutan hukum yang menyertainya. (Jubi/Timo Marten)

 

 

Editor : Victor Mambor
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Ini Pledoi John Ibo di Hadapan JPU