Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Opini
  3. Keanggotaan DPRP wakil wilayah adat menentukan keberhasilan Otsus
  • Jumat, 18 Agustus 2017 — 07:02
  • 1318x views

Keanggotaan DPRP wakil wilayah adat menentukan keberhasilan Otsus

Tulisan ini sesungguhnya sengaja saya aktual untuk menanggapi pertanyaan dari calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang mempertanyakan “ Kapan Pengangkatan dan pelantikan atas 14 anggota DPRP wakil dari 5 (lima) wilayah adat di Propinsi Papua, dilakukan ? ”.
Kantor DPR Papua - Dok. Jubi
Editor :

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Oleh Burhanuddin, SH MH

TENTUNYA kita tidak menginginkan ada pasal dalam satu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang hanya sebagai pajangan atau tanpa implemetasi. Namun secara realita haruslah diakui bahwa memang benar ada pasal-pasal yang bertebaran dalam Undang-Undang di negara kita ini yang sampai pada belasan tahun pemberlakukannya belum terimplementasikan.

Pertanyaan yang paling mendasar, apa kesulitan yang dihadapi pemerintah sampai implementasi pasal-pasal tersebut tertangguhkan sekian lama? Menurut saya pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR RI tentunya tidak asal-asalan dalam menentukan pasal-pasal di dalam Undang-Undang, Setiap Bab, Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang  memiliki landasan filosofis, politis sosiologis, antropologis dan yuridis yang kuat, ini dapat terbaca dalam setiap Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan fungsinya pasal-pasal yang berisikan ayat dan huruf atau angka itu untuk menjelaskan atau merinci perihal dimaksudkan pada BAB, yang dalam ilmu perundang-undangan kita sebut batang tubuh Undang-Undang, selain batang tubuh kita juga mengenal bagian konsiderans Undang-Undang, yaitu bagian menimbang dan mengingat, ini berisikan segala hal yang melatarbelakangi atau menjadi pertimbangan dan yang menjadi dasar hukum, perlunya Undang-Undang tersebut dibentuk oleh Negara melalui fungsi Legislasi di DPR RI dan Pemerintah.   .

Dengan penjelasan di atas maka cukup memberikan pemahaman kepada kita, bahwa tidak satu pun pasal dalam Undang-Undang yang dibuat semata-mata hanya untuk pajangan, tanpa ada perintah implementasinya. Kalau ternyata ada pasal yang menjadi pajangan selama bertahun-tahun tanpa terimplementasi, ini artinya bukan kesalahan pembentuk Undang-Undang, tetapi lebih kepada kelalaian dari pelaksana Undang-Undang.

Tulisan ini sesungguhnya sengaja saya aktual untuk menanggapi pertanyaan dari calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang mempertanyakan Kapan Pengangkatan dan pelantikan atas 14 anggota DPRP wakil dari 5 (lima) wilayah adat di Propinsi Papua, dilakukan ? ”.  Pertanyaan ini perlu segera mendapat perhatian dan jawaban, karena dari optik hukum tata negara kondisi seperti sudah sangat memprihatinkan.

Bila kita kaitkan dengan keberadaan pasal dalam Undang-Undang, maka pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua mengalami nasib seperti yang telah sebutkan di atas yaitu sebagai “ pasal pajangan “.  Dapat dibayangkan pertanyaan seperti di atas masih terus dipertanyakan sampai hari ini ditanggal 17 Agustus 2017, atau paling tepatnya di tahun ke 16 pemberlakuan Undang-Undang Otsus Bagi Propinsi Papua, ini artinya selama 16 tahun pula pasal 6 ini tidak terimplementasikan, sungguh kerugian yang sungguh luar biasa yang dialami oleh rakyat papua, karena pasal 6 ini terbaikan begitu saja.

Dalam pasal 6 ayat 2 dan 4, telah jelas-jelas menyatakan bahwa : 2). DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan; 4). Jumlah anggota DPRP adalah 1 1/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 6 ayat 2 ini, DPRP itu terdiri dari dua jenis keanggotaan, pertama, anggota DPRP hasil pemilihan umum legislatif yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun, dan kedua, anggota DPRP yang diangkat (pemilihannya dilakukan khusus pada 5 (lima) wilayah adat di Propinsi papua yaitu, Anim Ha, Lapago, Meepago, Mamta dan Sairer. Lebih lanjut pasal 7 menerangkan mengenai jumlah anggota DPRP adalah 1 1/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD, apabila secara kritis kita  memahami kedua ayat ini maka, sesungguhnya dengan kosongnya keanggotaan 14 kursi ini sejak pemilu legislatif 2004, 2009 dan 2014, maka secara de facto dan de jure di Propinsi Papua belum ada DPRP sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 6 ayat 2, dan yang ada sejak pemilu legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014 itu hanya DPRD Propinsi Papua, sungguh ini merupakan satu sikap pengingkaran terhadap semangat otsus itu sendiri.

Seharusnya proses rektuitmen wakil rakyat dari wilayah-wilayah adat ini dilakukan mendahalui pemilu legislatif, sehingga ketika KPU Propinsi Papua menetapkan dan mengumumkan hasil Perolehan kursi keanggotaan pada DPRD Propinsi Papua, maka bersamaan itu pula Panitia Seleksi Anggota DPRP Wakil Masyarakat Adat menetapkan dan mengumumkan Keanggotaan DPRP perwakilan dari 5 (lima) wilayah adat), yang berjumlah 14 kusri, sehingga dengan demikian terpenuhilah maksud dan perintah dari pasal 6 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Otsus Bagi Propinsi Papua, sesungguhnya mengenai hal ini telah juga diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009, namun pengisian kursi DPRP yang berasal dari wakil masyarakat adat tetap saja terabaikan pada keanggotaan DPRP periode tahun 2009-2014 dan 2014-2019 yang saat ini sementara berjalan.    

Selanjutnya, apabila secara de facto dan de jure di Propinsi Papua belum ada DPRP sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 6 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Otsus Bagi Propinsi Papua, dan yang ada sejak pemilu legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014 itu hanya DPRD Propinsi Papua, maka perlu dikaji lagi apakah ada legalitas anggota DPRD Propinsi Papua untuk melaksanakan kewenangan DPRP sebagaimana diatur dalam pasal   7 Undang-Undang Otsus Bagi Propinsi Papua, yang menegaskan : DPRP mempunyai tugas dan wewenang: a).dihapus-; b). mengusulkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden Republik Indonesia; c).mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Preaiden Republik Indonesia; d). menyusun dan menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah serta tolak ukur kinerjanya bersama-sarna dengan Gubernur; e). membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Gubernur; f).membahas rancangan Perdasus dan Perdasi bersarna-sama dengan Gubernur; g).menetapkan Perdasus dan Perdasi; h).bersama Gubernur menyusun dan menetapkan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Papua dengan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional dan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua; i).memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; j).melaksanakan pengawasan terhadap: 1)    pelaksanaan Perdasus, Perdasi, Keputusan Gubernur dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya;2) pelaksanaan pengurusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua; 3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah; 4)    pelaksanaan kerjasama internasional di Provinsi Papua; k). memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan penduduk Provinsi Papua; dan i).memilih para utusan Provinsi Papua sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Sudah sangat jelas bahwa pasal 7 huruf (b) sampai dengan (i) menyebutkan kewenangan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), bukan DPRD Propinsi Papua, ini artinya selama 16 tahun DPRD Propinsi Papua telah melaksanakan pasal 7 huruf (b) sampai dengan (i) tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, seharusnya DPRD Propinsi Papua hasil Pemilu legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014 hanya menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum, dan tidak boleh melaksanakan kewenanagn DPRP sebagaimana tercantum dalam pasal 7.

Patut disadari bahwa kita telah melakuan kesalahan dalam implementasi Otsus bagi Orang Asli Papua, keberadaan 14 kursi keterwakilan OAP dalam DPRP sangat menentukan pencapaian tujuan otsus, karena ini merupakan pokok dari isi otsus itu sendiri, hal pokok tersebut adalah implementasi pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat papua yang sesungguhnya merupakan politik hukum UU Otsus untuk mencapai tujuan dan maksud dari pemerintah dalam pemberian otsus bagi orang asli papua di Propnsi Papua.

Tujuan yang dingin dicapai melalui implementasi Otsus adalah mengangkat harkat dan martabat OAP, Memberikan Kesejahteraan bagi OAP, Memberikan Perlindungan hidup OAP, Penegakan Hukum dan keadilan bagi OAP terkait dengan penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, yang diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan OAP terhadap pemerintah. Otsus ini diharapkan mampu mengobati trauma OAP akibat sikap dan tindakan pemerintah di masa lalu. 

Bagaimana mungkin otsus akan terimplementasi secara baik dan benar sehingga dapat memenuhi tujuan Undang-Undang Otsus, kalau secara representatif OAP tidak ikut terlibat di dalam menentukan Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan Program Pembangunan dan Penggunaan Anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna bagi OAP dalam kerangka Otsus.

Sesungguhnya inilah yang meletarbelakangi landasan filosofis lahirnya politik hukum pengangkatan anggota DPRP, karena pembentuk UU menyadari sepenuh hati bahwa keterlibatan langsung dari OAP, yaitu sebagai anggota DPRP sangatlah strategis untuk berjuang dan berperan aktif dalam menentukan segala arah kebijakan pemerintah yang terkait langsung terpenuhinya hak-hak OAP yang dijamin oleh UU Otsus.

Disisi lain pembentuk UU secara bijak pun telah memahami perlu adanya keseimbangan di DPRP, yaitu ketika kehadiran anggota DPRP hasil pemilu legislatif yang tentunya akan selalu patuh pada garis komando partainya dan anggota DPRP yang diangkat ini secara murni adalah representatif wakil dari 5 (lima) wilayah adat di Propinsi Papua, mereka ini akan selalu patuh pada garis perjuangan yaitu mangangkat harkat dan martabat OAP, mengangkat kesejahteraan OAP, memberikan perlindungan, jaminan rasa aman, penegakan hukum yang adil, mengembalikan rasa percaya OAP terhadap pemerintah.

Akhirnya saran konkrit di akhir tulisan ini dari optik hukum tata negara sebaiknya pengakatan dan pelantikan Anggota DPRP Keterwakilan masyarakat adat ini segera dilakukan, sehingga implementasi Otonomi Khusus Bagi  Propinsi Papua segera berjalan sesuai koridor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dengan demikian maka waktu yang masih tersisa beberapa tahun lagi dapat dimanfaatkan untuk pencapaian  tujuan otsus secara maksimal dapat terwujud. (*)

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke Papua. Saat ini sedang studi S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Barawijaya Malang

loading...

Sebelumnya

Masyarakat harus cerdas memilih informasi yang benar

Selanjutnya

Sentuhan Gubernur Papua dalam mengangkat kualitas hidup penduduk

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe