Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Freeport nyatakan siap membayar utang pajak air
  • Minggu, 06 Agustus 2017 — 18:44
  • 1629x views

Freeport nyatakan siap membayar utang pajak air

Kesepakatan tersebut terlontar dalam rapat Fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak, antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Freeport Indonesia yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jumat (04/08/2017) di Jakarta.
Ilustrasi areal pertambangan PT Freeport Indonesia - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - PT Freeport Indonesia menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan hasil Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70853/PPMXVB/24/2017 tanggal18 Januari 2017, yakni membayar Pajak Air kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp5.3 triliun.

Kesepakatan tersebut terlontar dalam rapat Fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak, antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Freeport Indonesia yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jumat (04/08/2017) di Jakarta.

"Poin paling penting yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagai hasil dari pertemuan ini ialah dalam waktu dekat, Freeport harus bertemu dengan Gubernur Papua untuk membicarakan pembayaran secara bertahap, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau melalui rilis pers kepada Jubi, di Jayapura, Minggu (6/8/2017).

Ia menjelaskan, poin pertama isi kesepakatan dari hasil pertemuan itu adalah Freeport berkewajiban membayar Pokok Pajak Air Permukaan (PAP) sejak tahun 2011 hingga Juli 2017, termasuk sanksi administrasi berupa denda 100 persen dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2002.

"Dengan adanya pertemuan yang menghasilkan tiga kesepakatan ini, maka ke depan tidak ada lagi upaya negosiasi dari pihak Freeport untuk mengulur-ulur waktu pembayaran PAP, yang selama ini menjadi utangnya kepada Pemerintah Provinsi Papua. 

"Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua masih menghargai itikad baik dari Freeport sehingga tidak mengambil tindakan atas kelalaiannya pasca-Putusan Pengadilan Pajak itu, semisal melakukan penyitaan aset Freeport di Tembagapura dan Jakarta sebagai jaminan," ucapnya.

Menurut ia, Kementerian Keuangan dan Kemendagri sudah tegaskan, usai rapat fasilitasi tidak ada lagi rapat-rapat negosiasi di Jakarta karena keputusan pengadilan pajak sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap.

"Jadi Freeport harus segera berkoordinasi dengan Gubernur Papua melakukan pembayaran itu. Sudah 50-an tahun beroperasi, ya sudah semestinya Freeport tidak melalaikan kewajibannya, karena ini juga demi mendukung kemauan dan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Jitmau.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly menyambut baik dan mengapresiasi pihak Pemerintah Provinsi Papua, mulai dari Gubeernur Papua, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Hukum dan DPR Papua yang cukup gigih memperjuangkan hak rakyat Papua dalam kasus sengketa PAP.

"Proses pengadilan cukup lama, lebih kurang tiga tahun. Kami berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang memfasilitasi pertemuan ini," kata Carolus. 

Untuk itu, dirinya meminta pihak Freeport konsisten dengan poin kesepakatan bersama dalam rapat tersebut yakni segera bertemu Gubernur Papua untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Sebab jika itu dilakukan dalam waktu dekat, maka akan berpengaruh pada aspek penerimaan daerah dan APBD Perubahan 2017 yang hendak dibahas dan ditetapkan.

"Freeport tidak boleh mangkir lagi agar tidak mengganggu APDB Perubahan maupun APBD induk 2018 nanti," ucapnya.

Sebelumnya, pada Feberuari 2017 lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada PT. Freeport Indonesia wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan. "Itu harus segera diselesaikan, Freeport harus menerima keputusan hukum," kata Enembe.

Menurut ia, munculnya gugatan pajak oleh PTFI disebabkan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT. Freeport sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil auditnya, yang mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PTFI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015.

Dasar itulah sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat kepada Freeport untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. "Namun PTFI menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak. Nah, sekarang itu harus segera diselesaikan," tambahnya.

Sekadar diketahui, rapat fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak dihadiri anggota PT Freeport Indonesia, anggota DPD RI Perwakilan Papua, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, DPR Papua, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktorat Penataaan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (*)

loading...

Sebelumnya

Masyarakat Papua diingatkan waspada cuaca ekstrem

Selanjutnya

Klemen Tinal: Papua terus kerja keras sukseskan PON XX

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe