Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pengawasan di era otonomi belum berjalan baik
  • Sabtu, 29 Juli 2017 — 04:05
  • 2311x views

Pengawasan di era otonomi belum berjalan baik

Pertama, perencanaan pembangunan dan pengarah penganggaran daerah yang disusun secara konsisten. Kedua, pengelolaan APBD tepat waktu, pro-rakyat dan transparan. Ketiga, standar pelayanan minimal urusan pemerintahan terpenuhi, dan keempat laporan keuangan pemerintahan daerah mendapat opini WTP dari BPK.
Suasana Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua 2017 - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Nabire, Jubi - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menilai sampai saat ini roda pengawasan di era otonomi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, pemutakhiran data dirasa sangat penting. 

Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dadang Sumantri, menjelaskan, secara sederhana, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan efektif apabila memenuhi empat pondasi ideal.

Pertama, perencanaan pembangunan dan pengarah penganggaran daerah yang disusun secara konsisten. Kedua, pengelolaan APBD tepat waktu, pro-rakyat dan transparan. Ketiga, standar pelayanan minimal urusan pemerintahan terpenuhi, dan keempat laporan keuangan pemerintahan daerah mendapat opini WTP dari BPK.

"Papua sudah mendapat opini ini berkat Pak Sekda, inspektur dan jajaran. Keempat hal tersebut sampai saat ini menjadi persoalan fundamental secara umum, penyelenggaraan dari aspek pembangunan secara nasional baru 17,07 persen program yang terdapat didalam RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD," ucap Dadang di Nabire, baru-baru ini.

"Disamping itu terdapat inkonsistensi antara dokumen RPJMD dengan KUAPPS sebesar 25,03 persen," tambahnya.

Kemudian Dadang menambahkan, dari segi kualitas belanja ternyata APBD tahun 2017 secara nasional menunjukkan banyaknya belanja tidak langsung masih lebih besar yakni 59,61 persen dibanding belanja langsung 40,39 persen.

"Hal ini tentu tidak sehat dapat diartikan dalam membangun sebuah rumah lebih besar biaya tukang dibanding rumah itu sendiri. Hal ini yang perlu mendapat penguatan pengawasan APIP yaitu meyakinkan penyajian pelaporan keuangan daerah mendapat opini WTP," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, meminta inspektorat provinsi, kabupaten dan kota untuk terus meningkatkan pengawasan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD/OPD) dengan tidak mencari-cari kesalahan.

"Silakan melakukan pembenahan pada semua aspek di SKPD. Diantaranya, dengan membangun koordinasi, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal sehingga penyelenggaraan pemerintahan boleh berjalan sesuai dengan harapan," kata Hery.

Untuk itu, ujar ia, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun di masing-masing SKPD untuk melakukan audit, Inspektur harus lebih dulu menginterview dan melihat aspek penyelenggaraan di masing-masing SKPD. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua minta Diskominfo sebarkan informasi

Selanjutnya

Sekda Papua : Gereja punya peranan penting untuk memanusiakan manusia lain

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe