Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. SKPD diimbau beri kesempatan kepada OAP
  • Senin, 17 Juli 2017 — 19:48
  • 1149x views

SKPD diimbau beri kesempatan kepada OAP

"Saya harap semua SKPD berusaha memberikan kesempatan kepada OAP, sehingga ketika bangun tidur mau datang ke kantor pun kalau ada pekerjaan, yang dipikirkan saudara (Kepala SKPD), pertama saya harus kasih ke orang asli Papua dulu," kata Kleman pada rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di Jayapura, Senin (17/7/2017).
Suasana Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua, diimbau untuk memberi kesempatan kepada orang asli Papua (OAP), khususnya dalam memberikan pekerjaan (proyek).

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan kesempatan dan peluang harus diberikan kepada pengusaha lokal, apalagi terkait proyek penunjukan langsung yang nilainya mencapai Rp500 juta di wilayah pesisir dan Rp1 miliar untuk pegunungan.

"Saya harap semua SKPD berusaha memberikan kesempatan kepada OAP, sehingga ketika bangun tidur mau datang ke kantor pun kalau ada pekerjaan, yang dipikirkan saudara (Kepala SKPD), pertama saya harus kasih ke orang asli Papua dulu," kata Kleman pada rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di Jayapura, Senin (17/7/2017).

Ia tekankan, sebagai pejabat pemerintah tidak boleh menganggap remeh kemampuan pengusaha lokal, karena belum tentu apa yang menjadi penilaian sebagian besar orang itu benar.

"Kalau kepala SKPD berpikir negatif, maka semua jadi demikian. Jangan selalu berpikiran apakah pengusaha lokal itu mampu atau tidak. Atau bila dikasih nanti dia pergi jual kepada yang lain," ucapnya.

"Intinya mulai dari sekarang mulai lah berpikiran positif. Kenapa? Karena di kabupaten tidak berlaku Otsus. Otsus itu berlaku di provinsi, maka wajib hukumnya kemudian suka atau tidak itu melekat terus di provinsi. Sehingga pemberdayaan kepada orang asli Papua itu wajib diprioritaskan karena amanat UU," tambahnya.

Ia katakan, jika semua orang asli Papua sudah bekerja maka diyakini tak akan ada lagi perang suku. "Hanya orang lapar yang berani melakukan hal-hal luar biasa (perang suku) karena kondisi seperti itu," katanya.

Oleh karena itu, dirinya kembali berpesan kepada seluruh kepala SKPD/OPD untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat Papua.

"Hal ini sangat penting sekali untuk disampaikan karena bapak-bapak SKPD pemimpin di negeri ini. Gubernur dan wagub hanya karena jabatan politis," tutupnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Gubernur Enembe menata perencanaan pembangunan

Selanjutnya

Satelit LAPAN mampu identifikasi ladang ganja

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe