Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Mengapa komisi V DPR Papua sulit mendapat data KPS?
  • Rabu, 12 Juli 2017 — 07:37
  • 978x views

Mengapa komisi V DPR Papua sulit mendapat data KPS?

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Nioluen Kotouki mengatakan, pihaknya telah beberapa kali meminta data presentase penggunaan KPS di rumah sakit kepada Dinas Kesehatan Papua dan pihak rumah sakit, namun hingga kini tak kunjung diberikan.
Pelayanan kesehatan di Mamberamo Raya-Jubi/Roy Ratumakin
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Komisi V DPR Papua yang membidangi kesehatan menyatakan, selama ini kesulitan mendapat data presentase pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) yang diperuntukkan kepada orang asli Papua.

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Nioluen Kotouki mengatakan, pihaknya telah beberapa kali meminta data presentase penggunaan KPS di rumah sakit kepada Dinas Kesehatan Papua dan pihak rumah sakit, namun hingga kini tak kunjung diberikan.

"Bulan lalu kami hearing dengan RSUD Dok II Jayapura dan Dinas Kesehatan Papua. Kami minta data, minta print out penggunaan KPS, tapi sampai sekarang kami belum diberikan," kata Nioluen, Selasa (11/7/2017).

Menurut politikus Partai PKS itu, pihaknya mendukung kebijakan tersebut, tapi harus diimbangi dengan pengawasan ekstra. Selama ini KPS selalu diklaim berhasil, namun kenyataan di lapangan, masih banyak masyarakat mengeluh dan tak paham apa itu KPS, terutama mereka di wilayah pedalaman.

"Selama ini orang asli Papua masih banyak mengeluh. Di Kota Jayapura saja masih ada pembayaran, apalagi di daerah. Kami bicara berdasarkan data kami di lapangan, laporan dari masyarakat dan apa yang kami temukan ketika reses. Program ini sudah bagus, tapi pengawasannya harus ketat," ujarnya.

Katanya, dana KPS tahun ini mencapai Rp300 miliar lebih. Anggaran itu harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai dengan dana yang begitu besar, masih ada keluhan dari masyarakat.

"Jangan nanti DPR Papua bicara, masyarakat mengadu, baru pihak terkait cari alasan, bersembunyi di balik sistem dan administrasi," katanya.

Dia mengatakan, tak ada salahnya jika DPR Papua yang memiliki fungsi pengawasan mempertanyakan hal itu. Apalagi dengan adanya rekomendasi BPK terkait penggunaan dana KPS tahun sebelumnya.

"Kalau bicara data, ya memang selama ini kami tidak punya data karena tidak pernah diberikan oleh dinas kesehatan dan pihak rumah sakit, padahal kami sudah berulangkali memintanya, agar  kami bisa tahu berapa anggarannya. Kami hanya berdasarkan temuan di lapangan dan pengaduan masyarakat," imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai menyatakan, adanya KPS sangat membantu pelayanan kesehatan kepada orang asli Papua yang tidak mampu. 

BPJS menurutnya menopang atau mem-back up program Jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bukan saling tumpah tindih. 

"Antara KPS dan BPJS bukan tumpang tindih, tetapi dianggap duplikasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin itu punya dua sumber, satu nasional dan satu lokal," kata Giyai pekan lalu. 

Sumber Jubi menyebut KPS sudah dilaksanakan sejak 2014, dan telah mengelontorkan dana sebesar Rp 800 miliar, sedangkan pada 2016 diturunkan lagi sebanyak Rp 300 miliar.

Ratusan miliar dana KPS digunakan untuk pelayanan rawat inap kelas III di seluruh rumah sakit dan klinik-klinik milik organisasi keagamaan di pedalaman Papua serta pelayanan pasien yang dirujuk ke rumah sakit di luar Papua seperti di Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Dana-dana KPS juga digunakan untuk membiayai pengangkutan pasien di daerah pedalaman dengan menggunakan empat maskapai penerbangan perintis. Empat maskapai penerbangan seperti AMA, MAF, Jesi dan Advend yang membawa pasien-pasien ke wilayah pegunungan dan klinik-klinik keagamaan. Pelayanan KPS, paling banyak malaria, ISPA, TB, HIV/AIDS,
Kata dia KPS berperan penting untuk membantu warga yang belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS wilayah Papua.(*)

loading...

Sebelumnya

Diduga ada kepentingan dana pengamanan dibalik penetapan LE sebagai tersangka

Selanjutnya

Proses hukum, langkah terakhir selesaikan PHK karyawan Freeport

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe