Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Dari 60 calon Komisioner KOMNAS HAM, hanya 19 berkompetensi sangat baik
  • Sabtu, 08 Juli 2017 — 12:22
  • 4458x views

Dari 60 calon Komisioner KOMNAS HAM, hanya 19 berkompetensi sangat baik

Hasil penelusuran dan penilaian menunjukkan hanya 19 calon yang memiliki kompetensi sangat baik, 23 calon memiliki kompetensi yang cukup baik dan 5 calon masih harus mendalami isu-isu HAM. 
Ilustrasi kantor KOMNAS HAM RI - IST
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Moanemani, Jubi - Koalisi Selamatkan Komnas HAM merilis rekam jejak dan kompetensi 60 calon anggota Komisioner KOMNAS HAM, akhir minggu lalu.

Koalisi masyarakat sipil tersebut telah melakukan penelusuran rekam jejak dan penilaian terhadap 60 calon mencakup indikator Kapasitas, Integritas, Kompetensi dan Independensi para Calon Anggota yang harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan layak atau tidaknya calon untuk lanjut ke tahapan seleksi berikutnya. 

Berdasarkan rilis koalisi yang diterima redaksi Selasa (4/7/2017)  hasil penelusuran dan penilaian menunjukkan hanya 19 calon yang memiliki kompetensi sangat baik, 23 calon memiliki kompetensi yang cukup baik dan 5 calon masih harus mendalami isu-isu HAM. 

"Ada juga lima calon yang menolak memberikan informasi dan tujuh calon tidak memberikan informasi secara keseluruhan," kata Zico Mulia salah seorang anggota koalisi seperti dikutip dalam rilis tersebut.

Kemudian dari segi Independensi juga ditemukan 13 orang yang ternyata berafiliasi ke partai politik, 13 orang berafiliasi dengan industri/korporasi dan 9 orang memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal. 

Sedangkan dilihat dari segi Kapasitas ada 11 orang yang memiliki masalah dalam hal kerjasama, 16 orang dalam hal komunikasi, 9 orang dalam hal pengambilan keputusan, 12 orang dalam hal kinerja, dan 12 orang bermasalah dalam menjalankan prinsip manajerial.

Sedangkan dilihat dari segi integritas didapatkan temuan 5 orang terkait masalah korupsi/gratifikasi, 11 orang bermasalah dalam hal kejujuran, 8 orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman. 

Saat ini Komnas HAM proses seleksi calon Anggota (komisioner) periode 2017-2022  memasuki tahap memilih 28 calon terbaik. Sebelumnya 60 calon telah mengikuti Uji Publik pada 17-18 Mei lalu. 

"Dari hasil penelusuran tersebut kami melakukan penilaian obyektif dengan melibatkan ahli independen dari kalangan akademis, mantan komisioner terpilih dan pakar," ujar Zico.

Penilaian tersebut telah disampaikan ke Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM 2017-2022  Senin (3/7). 

"Upaya kami ini sebagai salah satu tahapan dari proses mengawal seleksi Komnas HAM yang masih akan kami lakukan ke depan. Tujuan utama kami ialah untuk penguatan dan reformasi Komnas HAM demi peningkatan kualitas penegakan hak asasi setiap warga Indonesia," kata Zico.

2012-2017 periode kemunduran

Menurut koalisi tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Undang-undang (UU 39 tahun 1999 tentang HAM, UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis) untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan penegakan HAM, pada periode 2012-2017 telah mengalami kemunduran yang begitu drastis. 

Laporan evaluasi dari aliansi masyarakat sipil Selamatkan Komnas HAM menilai ada sejumlah catatan buruk, antara lain dalam hal akuntabilitas kinerja penanganan kasus yang buruk; kapasitas dan pemahaman HAM yang belum merata di kalangan komisioner; tidak ada independensi, integritas dan kredibilitas; serta adanya temuan korupsi dan maladministrasi yang melembaga berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, menurut Komisioner Komnas HAM asli Papua, Natalius Pigai yang ditemui Jubi di Jayapura akhir Juni lalu, dirinya merasa kasus- kasus HAM terkait Papua justru lebih mendapatkan perhatian luas semasa dirinya menjabat.

Bagi Pigai, karena wewenang KOMNAS HAM terbatas sesuai mandat UU, maka perhatian media massa dan tekanan internasional terhadap kasus-kasus HAM Papua adalah capaian penting KOMNAS HAM selama dirinya menjabat.

"Jadi jangan tuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM pada KOMNAS HAM, karena memang bukan mandatnya. Tetapi kecepatan pemantauan berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM khususnya di Papua dan pengungkapannya ke publik melalui media massa, adalah capaian penting," ujarnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Warga Papua ajukan uji materi pasal makar di MK

Selanjutnya

Komnas HAM panggil Menko Kemaritiman RI

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe