Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Perempuan & Anak
  3. Ketika pemulihan tidak teraih, kekerasan terhadap perempuan Papua terus terjadi
  • Jumat, 16 Juni 2017 — 18:42
  • 3574x views

Ketika pemulihan tidak teraih, kekerasan terhadap perempuan Papua terus terjadi

“Perdasus Pemulihan merupakan kebutuhan bagi perempuan korban dan keluarganya dalam rangka pemulihan diri dan pemenuhan hak-haknya sebagai individu yang bermartabat. Namun sampai saat ini kami sebagai pendamping korban belum tahu permasalahannya ada di mana sehingga Perdasus tersebut belum bisa dicatat dan diimplementasikan,” kata Pendeta Magda Kafiar, salah satu pendamping korban di daerah Jayapura.
Penyerahan Buku “Sa ada di sini” kepada salah satu anggota DPRD Jayawijaya oleh seorang penyintas, Selasa (13/6/2017) – Jubi/IST
Angela Flassy
angela@tabloidjubi.com
Editor : Admin Jubi

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Setelah diluncurkan tujuh tahun silam, berbagai rekomendasi Laporan Kekerasan terhadap Perempuan Papua “Stop Sudah”, tidak juga diimplementasikan.

Salah satunya rekomendasi yang berhasil dirumuskan adalah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) No.1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Perdasus Pemulihan). Berangkat dari temuan dan rekdomendasi dari laporan “Stop Sudah”, DPR Papua dan Pemprov Papua mengeluarkan Perdasus tersebut. Namun hingga enam tahun berlalu, Perdasus tersebut tak kunjung diberi nomor dan dicatat di lembar Negara.

“Perdasus Pemulihan merupakan kebutuhan bagi perempuan korban dan keluarganya dalam rangka pemulihan diri dan pemenuhan hak-haknya sebagai individu yang bermartabat. Namun sampai saat ini kami sebagai pendamping korban belum tahu permasalahannya ada di mana sehingga Perdasus tersebut belum bisa dicatat dan diimplementasikan,” kata Pendeta Magda Kafiar, salah satu pendamping korban di daerah Jayapura.

Ketidakjelasan pemerintah dalam mengimplementasikan Perdasus No.1/2011 dan berbagai rekomendasi lain seperti memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan, aparat Polri menunjukkan keberpihakan terhadap pada korban, pemerintah memberikan rehabilitasi pada anak korban dan sebagainya itu, akhirnya menyebabkan kekerasan terhadap perempuan terus terjadi. Jaminan ketidakberulangan pun tidak terpenuhi.

“Padahal korban perempuan membutuhkan program khusus untuk penanganan insiden kritis, pelayanan trauma jangka panjang untuk bisa bangkit dan membangun hidup yang bebas dari kekerasan,” kata Zandra Mambrasar, peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua (ELSHAM Papua).

Ketika proses keadilan, pengakuan kebenaran dan pemulihan korban masih jauh dari genggaman, maka inisiatif masyarakat untuk mendokumentasikan pelanggaran dan kekerasan yang terjadi harus membawa pemulihan bagi korban.

Untuk itu Asia Justice and Rights (AJAR) bekerja sama dengan ELSHAM Papua kemudian melakukan penelitian aksi partisipatif (PAR) bersama komunitas korban sejak 2013 hingga 2015. Tahun 2015 kemudian dibentuk Papuan Women’s Group (PWG). Dibantu belasan fasilitator daerah, mereka terus mengembangkan PAR di beberapa wilayah baru dalam beberapa putaran penelitian. Hasil penelitian tersebut didokumentasikan dalam buku bertajuk “Sa ada di sini” yang diluncurkan pada acara dialog publik refleksi tujuh tahun Laporan “Stop Sudah!” di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (13/6/2017) lalu .

“Bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, apalagi di Papua, keadilan masih jauh dari genggaman. Dari penelitian yang kami lakukan, banyak korban yang harus meninggalkan mimpi untuk mendapatkan keadilan dan terus bertahan hidup,” kata Direktur AJAR, Galuh Wandita.

PAR kemudian menghasilkan temuan yang sangat memilukan, seperti Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi. Perempuan korban kekerasan Negara belum mendapatkan pengakuan dan pemulihan.

“Tong di kampung.. kalau sudah cairkan uang, dong sendiri yang makan. Dong bilang saya pejuang jadi jangan sa dapat bantuan itu,” kutipan testimoni seorang perempuan korban dalam buku ‘Sa ada di sini.”

“Perempuan korban terus menerima stigma sehingga tidak bisa mengakses pembangunan. Mereka tidak bisa membuat KTP karena stigma. Akhirnya mereka termarginalkan. Padahal mereka bukan pelaku, mereka ini korban. Dipaksa mengungsi, kelaparan, rumahnya dibakar,” tutur Zandra Mambrasar.

Temuan lainnya, Perempuan Papua rentan mendapatkan kekerasan dalam keluarga dan sulit mengakses layanan. Kapasitas perempuan Papua meraih keadilan sangat lemah. Masalah ekonomi membuat perempuan sangat lemah. Para Janda dan ibu tunggal sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Dan anak-anak korban dalam siklus kekerasan dan kemiskinan.

“Anak-anak sulit sekolah. Anak-anak sulit cari kerja. Sa pu anak menangis tuntut sa. ‘Mungkin karena mama terlibat (OPM) Sa susah dapat kerja.’ Sa pu anak laki-laki ini lulusan Jayapura. Dia sarjana. Tapi susah tes pegawai,” testimoni mama lainnya.

Dari temuan-temuan tersebut, PAR merekomendasi beberapa hal yang harus dilakukan, pemerintah pusat dan provinsi diminta ketegasannya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan selama dan setelah konflik. Segera mengimplementasikan Perdasus Pemulihan Korban sebagai salah satu alat untuk pemulihan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Memfasilitasi pemetaan layanan bagi penyintas kekerasan. Memastikan adanya program untuk perempuan korban kekerasan. Memulihkan hak korban pelanggaran HAM, dan beberapa hal lainnya.

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana menyarankan pemerintah dan masyarakat satu suara menggunakan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) sebagai peluang untuk bergerak maju dalam hal pemenuhan terhadap perempuan Papua, terutama yang mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM.

"Ketika berbicara mengenai kesejahetraan perempuan Papua yang mengalami kekerasan dan diskriminasi berlapis, kita harus melihat undang-undang ini sebagai peluang. Ini yang belum sepenuhnya dilakukan," kata Azriana kepada wartawan di Jayapura, Selasa (13/6/2017).

"Jadi kadang-kadang kami melihat undang-undang Otsus ini seperti orang Jakarta melihat undang-undang ini, tidak bisa seperti itu. Harus orang Papua yang menjelaskan kepada Jakarta dan orang lain di Indonesia bagaimana seharusnya Otsus dipandang," tambahnya.

AR, seorang perempuan korban pelanggaran HAM yang kehilangan ibu, anak, suami pada hari yang sama dalam operasi “tumpas” DOM tahun 1968 mengaku setelah bertahun-tahun berlalu, dirinya sangat pesimis mendapatkan keadilan.

“Saya kehilangan orang-orang yang saya cintai. Hati saya sakit bertahun-tahun. Tapi kini saya sudah memaafkan mereka (pelaku dan Negara), karena agama saya tidak mengizinkan saya terus mendendam. Saya harus memaafkan supaya saya dapat keselamatan. Tapi Negara ini tidak pernah memaafkan saya. Anak-anak sulit mendapatkan pekerjaan. Alasannya karena saya terlibat (OPM). Padahal satu-satunya yang saya lakukan hanyalah menjadi korban,” kata AR dengan wajah tanpa ekspresi sedih, namun menitikan air mata.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Produk olahan rumput laut Sarawandori butuh dorongan

Selanjutnya

Pemprov Papua minta rumah sakit regional berperan aktif

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe