Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Anggota Panwas sebut rekomendasi PSU Jayapura tidak sesuai mekanisme
  • Jumat, 21 April 2017 — 13:42
  • 765x views

Anggota Panwas sebut rekomendasi PSU Jayapura tidak sesuai mekanisme

Katanya, rekomendasi PSU tidak sesuai mekanisme lantaran tanpa kajian jelas. Kajian baru dibuat, 27 Februari di salah satu hotel di wilayah Kota Jayapura.
Suasana Sidang DKPP di Bawaslu Papua - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Anggota panwas non aktif Kabupaten Jayapura, Bazaliel Ongge menyatakan, rekomendasi panwas setempat kepada KPUD Kabupaten Jayapura terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) pilkada setempat tidak sesuai mekanisme.

Hal itu dikatakan Ongge ketika memberikan keterangan dalam lanjutan sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pilkada Jayapura di Bawaslu Papua, Kamis (20/4/2017) dengan teradu Ketua Panwas Jayapura, Ronald Manoach.

Katanya, rekomendasi PSU tidak sesuai mekanisme lantaran tanpa kajian jelas. Kajian baru dibuat, 27 Februari di salah satu hotel di wilayah Kota Jayapura.

"Ada dua rekomendasi yang dikeluarkan. Yang dibuat, 24 Februari dii Hotel Tahara, Sentani, itu yang dibacakan ketika pleno. Rekomendasi kedua, 27 Februari. Pembuatan kajian yang hadir saya, ibu Laela dan beberapa staf kami. Dari Bawaslu Papua ibu Fegie Wattime dan stafnya," kata Ongge.

Ia menilai, adanya pelanggaran KPPS ilegal adalah pelanggaran administrasi. Bukan pelanggaran pidana. Harusnya diselesaikan di KPUD.

"Rekomendasi ini tidak melalui mekanisme. Saksi-saksi belum pernah diklarifikasi. KPUD belum pernah diklarifikasi. Ketua KPUD tidak bersedia di klarifikasi di ruangannya ketika itu," ujarnya.

Proses keluarnya rekomendasi kata dia, dikirim via Whattsap oleh ketua panwas kepada salah satu staf. Pihaknya kemudian mengetik rekomendasi itu di salah satu hotel di Kota Sentani.

"Setelah kami buat, datanglah tiga orang pengacara untuk merevisi rekomendasi itu. Itu pengacara paslon. Saya tahu karena pernah bawa aduan ke panwas. Datang atas nama paslon," katanya.  

Anggota non aktif Panwas Kabupaten Jayapura lainnya, Laela Tambawang mengatakan, ia bersikap menarik tandatangannya menyetujui PSU lataran tidak sesuai mekanisme.

"Saya menarik tandatangan saya dalam rekomendasi PSU karena berdasakan undang-undang tidak ada kajian tingkat bawah. Rekomendasi dibuat tidak klarifikasi ke tingkat distrik," kata Laela.

Menurutnya, ada dokumen resmi yang membatalkan atau menarik pernyataan tandatangannya dalam rekomendasi PSU Panwas Kabupaten Jayapura. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Tak tertutup kemungkinan PSU Pilkada Jayapura digelar 2018

Selanjutnya

Oknum Brimob di Sorsel berulah, satu warga ditembak hingga harus dioperasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe