Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Raperda pelarangan kapal masuk Raja Ampat sedang digodok
  • Kamis, 20 April 2017 — 07:51
  • 1142x views

Raperda pelarangan kapal masuk Raja Ampat sedang digodok

Diharapkan setelah perda itu nanti disahkan, kapal-kapal besar dan kapal pesiar tak seenaknya memasuki kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai segitiga terumbu karang dunia. 
Sejumlah tokoh adat dan Dewan Adat Suku Maya ketika jumpa pers di Sorong, Jumat (17/3/2017) untuk menyikapi kerusakan terumbu karang di kawasan perairan Kri, Distrik Mios Mansar, Raja Ampat, Papua Barat – Jubi/Dok. 
Niko MB
ness@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Waisai, Jubi – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat disebut-sebut sedang menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pelarangan kapal berbadan besar dan kapal pesiar memasuki daerah tersebut. 

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Raja Ampat, Mohliat Mayalibit, pihaknya menggodok raperda tersebut bersama masyarakat adat. 

“Kami sedang godok (raperda), dan kami sudah konsultasikannya ke Biro Hukum Papua Barat untuk direvisi,” katanya kepada Jubi di Waisai, ibu kota Raja Ampat, Rabu (19/4/2017). 

Ia mengatakan, Pemkab Raja Ampat melibatkan masyarakat adat dalam penggodokan peraturan tersebut, sehingga mereka tak merasa terasing di kampungnya sendiri. 

“Masyarakat adat kami libatkan agar mereka menjaga hak ulayatnya dengan sungguh-sungguh,” katanya. 

Awal Maret lalu kapal pesiar Caledonan Sky—berbendera Inggris, dengan bobot 4.000-an ton serta panjang kira-kira 90 meter menabrak terumbu karang di kawasan perairan Kri, Distrik Mios Mansar, Raja Ampat, Papua Barat. 

Diharapkan setelah perda itu nanti disahkan, kapal-kapal besar dan kapal pesiar tak seenaknya memasuki kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai segitiga terumbu karang dunia. 

Setelah dikoreksi, raperda tersebut akan dibawa ke DPRD setempat untuk disahkan menjadi perda.

“Namun akan dikaji, yang menjadi porsi-porsi Sayahbandar, Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan,” katanya.

Kepala Syahbandar Sorong, Jhoni Silalahi mendukung langkah baik Pemkab Raja Ampat dalam merancang aturan tersebut. 

Menurut Jhoni pihaknya juga siap memberikan masukan bagi pembahasan raperda yang diusulkan ini sehingga tak bertentangan dengan aturan Kementerian Perhubungan. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

BLH tak tahu pembangunan jalan di areal konservasi

Selanjutnya

Polda PB nyatakan “perang” melawan pelaku kriminal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua