Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Lapago
  3. Polda Papua siap dukung penerapan hukum adat
  • Selasa, 18 April 2017 — 13:43
  • 1260x views

Polda Papua siap dukung penerapan hukum adat

"Di Provinsi Aceh sudah berjalan, misalnya pemberlakukan penggunaan jilbab bagi perempuan, sehingga kalau memang mau serius untuk ini (penerapan hukum adat di Papua), kenapa tidak!? seharusnya sama karena di sini juga masih kental soal hukum adat," kata Paulus Waterpau saat melakukan kunjungan kerja di Jayawijaya akhir pekan lalu.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw - Jubi/Dok
Islami Adisubrata
islami@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Wamena, Jubi - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendukung penerapan hukum adat di wilayah pegunungan tengah Papua, sebagaimana diusulkan oleh masyarakat suku Hubula, Lani dan Yali.

"Di Provinsi Aceh sudah berjalan, misalnya pemberlakukan penggunaan jilbab bagi perempuan, sehingga kalau memang mau serius untuk ini (penerapan hukum adat di Papua), kenapa tidak!? seharusnya sama karena di sini juga masih kental soal hukum adat," kata Paulus Waterpau saat melakukan kunjungan kerja di Jayawijaya akhir pekan lalu.

Waterpau mengaku, hal ini akan diupayakan khusus di Jayawijaya melalui Polres setempat guna membantu pembentukan hukum adat itu agar menjadi regulasi yang diakui pemerintah bahkan DPRD.

Berdasarkan informasi dari dewan adat, kata kapolda, dahulu denda adat hanya satu ternak babi, tetapi sekarang denda adat sudah sampai ratusan ternak babi bahkan ribuan.

“Kemarin waktu saya hadir di Kabupaten Puncak, itu 1000 ekor babi dan ini luar biasa sebab ada sisi lain yang dienakan sedangkan sisi lain yang sangat menyulitkan," katanya.

Dewan adat wilayah Lapago (suku Hubula, Lani dan Yali) telah mempersiapkan pembentukan sebuah peraturan adat untuk diterapkan di masyarakat.

Beberapa poin dalam hukum adat itu misalnya pemberian sanksi bagi pelaku praktik aborsi dengan membayarkan denda kepada pihak yang dirugikan sebanyak lima ternak babi, serta besaran atau jumlah denda ternak babi pada kasus pembunuhan.

"Kita putuskan kalau pembunuhan antarsuku dan suku itu 20 ekor, kemudian antar luar suku itu 30 ekor lalu makan sama-sama dan lakukan proses perdamaian. Intinya bukan ukuran bayarnya, yang paling penting adalah bagaimana proses keadilan supaya rasa keadilan bagi korban dan pelaku itu terpenuhi. Proses perdamaian itu yang paling penting," kata Sekretaris Dewan Adat Balim Dominukus Surabut.

Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba dalam suatu kesempatan mengakui menyambut baik adanya niatan masyarakat yang ingin membantu pemerintah daerah dan kepolisian dalam hal penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan adat.

“Pada intinya kami pun siap menerima masukan dari siapa pun,” kata Kapolres. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Hercules masuk Dekai, Abock: ini hadiah Paskah  untuk masyarakat Yahukimo

Selanjutnya

Konsolidasi organisasi, Partai Golkar gelar Musda wilayah Meepago

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua