Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Mendagri: Pembentukan Daerah Otonomi Baru akan dihentikan
  • Senin, 17 April 2017 — 18:41
  • 1708x views

Mendagri: Pembentukan Daerah Otonomi Baru akan dihentikan

"Ada daerah yang sudah tiga tahun setelah terbentuk, belum juga menentukan ibu kota kabupatennya. Saya pikir bagaimana ini bisa terjadi? Apakah saat diusulkan tidak direncanakan matang terlebih dahulu?" kata Tjahjo.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat rapat kerja Oktober 2016 mengusulkan 29 wilayah menjadi Daerah Otonom Baru (kabupaten/kota) di wilayah Provinsi Papua - IST
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Palembang, Jubi - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan negara memutuskan melakukan moratorium untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Karena berdasarkan kajian, tidak semua daerah pemekaran dapat mandiri setelah berdiri selama beberapa tahun.

"Ada daerah yang sudah tiga tahun setelah terbentuk, belum juga menentukan ibu kota kabupatennya. Saya pikir bagaimana ini bisa terjadi? Apakah saat diusulkan tidak direncanakan matang terlebih dahulu?" kata Tjahjo di Palembang, Senin (17/4/2017).

Namun demikian hingga 2017, masih ada daerah yang mengajukan untuk DOB dan pemekaran wilayah. Provinsi Papua terdapat dua kabupaten yang diajukan, kemudian di Barito, Cirebon, Lamongan, Tapanuli Selatan, dan Aceh.

Baca juga DPD RI konsolidasi pembentukan DOB

Dalam kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) Provinsi Sumatera Selatan ini, Tjahjo mengatakan sejak DOB dibuka pada tahun 1999, negara telah mengesahkan 237 kabupaten/kota baru.

Sementara di sisi lain, sejak dimulai tahun 1999 hingga sekarang, menurut Tjahjo, daerah pemekaran baru ini tidak semuanya mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya.

"Dari sisi hirarki pemerintahan saja, masih ada Komandan Kodim yang merangkap tujuh kodim sekaligus di suatu daerah pemekaran. Belum lagi jika kami bicara perangkat lainnya seperti Kejaksaaan," ujar dia.

Yang cukup miris, lanjut dia, ada suatu daerah pemekaran baru yang penduduknya tidak sampai 10 ribu jiwa, tapi meminta persamaan hak seperti daerah yang berpenduduk diatas satu juta jiwa.

Untuk itu, Mendagri dalam kesempatan itu menyampaikan permintaan maaf kepada anggota DPD yang sejak lama mengajukan usulan daerah pemekaran baru.

Baca juga Inilah 29 DOB di Papua yang diusulkan DPD

"Dengan segala hormat, saya meminta maaf kepada anggota DPD. Pemerintah saat ini berharap daerah dapat fokus membangun daerahnya dari pinggiran dan bersemangat mengentaskan kemiskinan seperti semangat dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK," kata dia.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Lebih dari 1100 orang Papua diberi kewarganegaraan Papua Nugini

Selanjutnya

2016: IPM Indonesia tertinggi, Papua tergolong rendah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua