PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Infrastruktur
  3. Pengusaha Papua desak copot Kepala BBPJN Papua dan Papua Barat
  • Rabu, 29 Maret 2017 — 15:51
  • 1801x views

Pengusaha Papua desak copot Kepala BBPJN Papua dan Papua Barat

Koordinator aksi, Radika Wanggai kepada Jubi mengatakan, pihaknya menggelar aksi ini dengan dua tuntutan, yakni meminta Kepala BPJN Papua dan Papua Barat diganti melalui Presiden dan Menteri PU-PR.
Salah satu pengusaha asli Papua, Aksamina Hagar saat melakukan orasi pada aksi demo damai di kantor BBPJN X Papua dan Papua Barat – Jubi/Roy Ratumakin
Roy Ratumakin
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Sekelompok pengusaha asli Papua mendesak agar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) X Papua dan Papua Barat, Osman Marbun segera diganti.
Desakan ini disampaikan dalam demo yang digelar di kantor BBPJN X di Jayapura, Rabu (29/3/2017).

Koordinator aksi, Radika Wanggai kepada Jubi mengatakan, pihaknya menggelar aksi ini dengan dua tuntutan, yakni meminta Kepala BPJN Papua dan Papua Barat diganti melalui Presiden dan Menteri PU-PR.

“Pemerintah pusat harus membuat kebijakan agar setiap APBN yang masuk ke Papua, pengusaha asli Papua harus diberi porsi sebesar 70 persen dari total anggaran yang dialokasikan,” ujarnya.
Menurutnya selama ini pihak BBPJN X menggandeng sejumlah pengusaha tertentu yang diberikan porsi pekerjaan dengan nilai besar tiap tahun.

“Selama kepemimpinannya (Kepala BBPJN X-red) banyak terjadi KKN dan sama sekali tidak ada perhatian kepada pengusaha Papua. Selain itu ada perusahaan-perusahaan abadi yang selama ini kerja diatas Rp100 miliar dan setiap tahun diberi pekerjaan terus,” katanya.

Terpisah, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (HIPMAS) Papua, Hendrik Yance Udam meminta Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua menertibkan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan anak Papua dan memprovokasi ke pemerintah pusat dan provinsi, untuk menghentikan proyek-proyek yang sudah dan akan dilaksanakan di Papua dan Papua Barat.

“Mereka itu seperti separatis berdasi yang selalu bersembunyi di balik isu-isu Papua saat kepentingan mereka tidak tersalur dengan baik, sehingga melakukan propaganda bahwa pemerintah tidak memperhatikan pengusaha asli Papua atau tidak serius membangun Papua,” katanya.

Ia mengatakan, kontraktor non Papua yang kalah bersaing pada sistem pelelangan nasional untuk paket pekerjaan infrastruktur yang bersumber dari APBD maupun APBN agar tidak memanfatkan kontraktor asli Papua untuk melawan pemerintah dengan melakukan demo dengan mengatasnamakan pengusaha Papua.

“Kalau kalah di tender itu wajar. Kita patut apresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kementerian PU-PR) Rakyat dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 84 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha asli Papua karena sejak 2016 hampir Rp 1 triliun Kementerian PU dan PR telah memperdayakan pengusaha asli Papua dalam bentuk paket pekerjaan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta bupati dan wali kota di Tanah Papua untuk menganggarkan paket-paket proyek bagi pengusaha asli Papua, karena setiap tahun pengusaha asli Papua bertambah.
Kepala BBPJN Papua dan Papua Barat, Osman Marbun mengatakan, selama ini pihaknya membuat program untuk mengakomodir kegiatan balai.

“Contoh di Satker wilayah Jayapura, dari 33 paket yang kita siapkan tahun 2017, 26 paket itu untuk pemberdayaan putra Papua. Keseluruhan juga nanti di sembilan tempat di Papua juga akan melibatkan mereka. Saat ini untuk yang di Jayapura sendiri, dari 26 paket 15 sudah terkontrak untuk putra Papua, sisanya lelang ulang. Itu juga umumnya sudah milik putra daerah,” katanya.

Marbun mengaku sudah bekerja maksimal. Jika dianggap ada yang salah, dirinya menyatakan itu tergantung penilaian pimpinan.

“Lalu sebut 70 persen alokasi untuk putra Papua kan ada Perpres 84/2012 tentang pengadaan barang/jasa khusus Papua dan Papua Barat. Itu sebuah kebijakan untuk akomodir putra daerah. Sehingga kalau mau buat lebih lagi itu bertahap. Ini kan sudah sangat berpihak. Kalau sebut soal KKN itu tidak benar dan tidak ada terjadi di sini,” katanya. (*)

Sebelumnya

Pembangunan infrastruktur di Papua terkesan asal-asalan

Selanjutnya

Mama-Mama Papua gelar demo tolak intervensi Pokja Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua