Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. DPP partai Gerindra belum keluarkan rekomendasi nama ketua DPRD Merauke
  • Jumat, 17 Maret 2017 — 13:29
  • 809x views

DPP partai Gerindra belum keluarkan rekomendasi nama ketua DPRD Merauke

“Beberapa pekan saya di Jakarta dan telah bertemu tiga kali dengan Sekretaris DPP Partai Gerindra,  Ahmad Musadi,” ungkapnya.
Masyarakat Marind ketika melakukan aksi demonstrasi menuntut ketua dewan harus orang Marind beberapa waktu lalu – Jubi/Frans L Kobun
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Merauke, Jubi - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum mengeluarkan rekomendasi nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke. Karena dalam beberapa bulan terakhir, masih fokus dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Apalagi Gerindra sebagai pengusung utama pasangan nomor urut III, Anies Baswedan-Saniaga Uno.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Merauke dari Partai Gerindra, Moses Kaibu kepada Jubi Kamis (16/3/2017).

“Beberapa pekan saya di Jakarta dan telah bertemu tiga kali dengan Sekretaris DPP Partai Gerindra,  Ahmad Musadi,” ungkapnya.

Dari pertemuan itu, demikian Moses, disampaikan untuk bersabar. Karena para kader dan pengurus DPP, masih fokus Pilkada DKI Jakarta.

Lebih lanjut Moses mengatakan, biasanya nama calon ketua dewan yang diusulkan, harus melalui  Sekretaris DPP terlebih dahulu, baru nantinya akan ditandatangani Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu saya meminta kepada pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Merauke, agar tidak melakukan pleno penetapan ketua dewan terlebih dahulu, karena  harus ada rekomendasi dari DPP,” pintanya.

Ditambahkan, siapa pun boleh mengklaim akan dilantik, namun kuncinya ada di DPP. “Ya, kita lihat saja, apakah saya atau orang lain yang ditetapkan dalam rekomendasi untuk menjadi ketua dewan,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Beny Latumahina mengakui kewenangan menentukan ketua dewan adalah kembali kepada partai politik. Tidak bisa ada intervensi dari pihak manapun.

“Memang beberapa waktu lalu, kita sudah ke Jakarta dan bertemu dengan beberapa pengurus DPP sekaligus menyerahkan aspirasi yang disuarakan masyarakat,”  katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Program OPD harus sentuh kebutuhan masyarakat

Selanjutnya

Sebagian dana BOS tahun 2016 masih ‘parkir’ di rekening sekolah  

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe