Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Mamta
  3. ASN Kota Jayapura hadiri sosialisasi anti korupsi
  • Jumat, 17 Maret 2017 — 00:32
  • 689x views

ASN Kota Jayapura hadiri sosialisasi anti korupsi

Tim Fungsional unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Marulitua, Kamis (15/3/2017) usai seminar mengatakan, mulai dari proses pengangagaran sampai pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan secara cermat, terdokumentasi dengan baik dan selaras dengan RPJMD.
Situasi seminar yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di aula san sior kantor wali kota Jayapura, Kamis (16/3/2017) – Jubi/Hengky Yeimo
Hengky Yeimo
yeimohengky@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Eselon III, kepala sekolah, kelurahan dan puskesmas, pengguna anggaran dan DPRD mengikuti seminar sehari tentang korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertajuk “Sosialisasi Anti Korupsi pada Pemerintahan Kota Jayapura”.

Tim Fungsional unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Marulitua, Kamis (15/3/2017) usai seminar mengatakan, mulai dari proses pengangagaran sampai pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan secara cermat, terdokumentasi dengan baik dan selaras dengan RPJMD.

Menurutnya penerapan pelayanan e- goverment kemungkinan terjadi penyimpangan. Namun pihaknya berharap bisa ditekan semaksimal mungkin. “Nanti di kemudian harinya analisis satuan harga itu bisa meminimalisir mark up dari aspek yang berbeda dan pengawasan di lapangan,” katanya.

Ia mengatakan, e-goverment didorong oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura, sehingga e-planing atau sistem dan aplikasi perencanaan keuangan daerah bisa dibangun akan terkoneksi dengan e-budgeting dan e-reviormen.

“Yang difokuskan juga ialah e-planing, e-budgetig of reviormen. Kami juga fokus perbaikan layanan perizinan,” lanjutnya.

Ia melanjutkan, saat ini memang ada perizinan online yang sedang didorong pihaknya sambil membina tata kelola perizinannya. Pihaknya pun berupaya membenahi modus penundaan perizinan yang terbelit-belit.

“Kami mendapatkan tugas pembenahan beberapa intensif. Fokus kami selain di Papua, Sumatra, Riau, Banten, Papua dan Papua Barat, akan diperluas lagi ke Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,” katanya.

Penjabat Wali Kota Jayapura, Daniel Pahabol mengapresiasi kegiatan untuk memantau sistem keuangan melalui penerapan e-goverment. Menurutnya e-government diterapkan untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan menghindari modus-modus penghambatan dalam pelayanan, seperti pungutan liar.

Selaku pengguna anggaran, lanjutnya, OPD diharapkan memperhatikan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan penggunaan anggaran. Laporan itu bakal menentukan nilai, baik negatif maupun positif sehingga haknya bisa diterima. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Mahasiswa Jayawijaya minta perpanjang kontrakan di Sentani

Selanjutnya

Calon haji diimbau segera urus paspor

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua