PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Kepulauan Marshall, negara pertama ratifikasi kesepakatan global HFC
  • Jumat, 03 Maret 2017 — 06:48
  • 3079x views

Kepulauan Marshall, negara pertama ratifikasi kesepakatan global HFC

“Negeri saya tidak akan selamat tanpa tindakan pemotongan emisi sesegera mungkin oleh setiap negara dan setiap sektor ekonomi kita, termasuk HFCs,” kata Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine.
Ilustrasi siklus dan dampak pemanasan global - IST
PINA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Majuro, Jubi - Kepulauan Marshall di Lautan Pasifik menjadi bangsa pertama yang meratifikasi perjanjian 2016 Selasa (28/2/2017) untuk memotong operasional pabrik yang menghasilkan gas rumah kaca besar, dengan pertimbangan keselamatan bangsa  ada dalam resiko perubahan iklim.

Parlemen Kepulauan Marshall, dengan populasi 53,000 dan sangat rentan dengan naiknya permukaan laut yang disebabkan oleh mencairnya es, menyetujui rencana mengontrol penggunaan hydrofluorocarbons (HFCs) dalam lemari es dan pendingin ruangan.

Keputusan ini adalah tanda berlanjutnya aksi untuk membatasi pemanasan global ditengah ketidakpastian masa depan kebijakan iklim AS di bawah Presiden Trump. Diketahui bahwa Trump tidak yakin fek gas rumah kaca telah menyebabkan pemasanan global.

“Negeri saya tidak akan selamat tanpa tindakan pemotongan emisi sesegera mungkin oleh setiap negara dan setiap sektor ekonomi kita, termasuk HFCs,” kata Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine.

“Kesepakatan ini sangat baik bagi rakyat kami, planet, dan keuntungan bagi mereka yang ikuti jejak kami, “ ujarnya dalam sebuah pernyataan yang juga mengatakan bahwa negeri itu menjadi yang pertama meratifikasi persetujuan HFC yang ditetapkan di Kigali, Rwanda Oktober 2016.

Pakta Kigali, yang disetujui oleh hampir 200 bangsa-bangsa termasuk Amerika Serikat, akan menurutnkan penggunaan HFCs, yang dapat 10,000 kali lebih berbahaya ketimbang karbondioksida saat memerangkap panas dalam atmosfer.

Keputusan itu akan menjadi kekuatan hukum pada 1 Januari 2019, dengan asumsi setidaknya 20 bangsa di dunia saat itu sudah secara formal meratifikasinya.

Kepulauan Marshall juga menjadi negara paling pertama yang meratifikasi persetujuan Paris tahun 2015, yang mendorong pergeseran radikal dari bahan bakar berbasis fosil di abad ini guna membantu pencegahan gelombang panas, banjir, kekeringan dan meningkatnya permukaan laut.

Andrew Light, dari lembaga think thank AS bernama Institut Sumber Daya Dunia mengatakan perusahaan-perusahaan seperti Honeywell dan DuPont sudah mengembangkan zat kimia baru yang kurang berbahaya bagi lingkungan ketimbang HFCs.

“Itu masuk akal secara ekonomi bagi Amerika Serikat,” kata dia terkait perjanjian HFC. Trump belum secara terbuka mengatakan pendapatnya terkait persetujuan HFC yang sangat didukung oleh mantan Presiden AS Barack Obama untuk membatasi pemanasan global.

Tahun lalu hampir 200 bangsa dari Cina, negara-negara anggota OPEC hingga negara-negara Kepulauan Pasifik, menegaskan bahwa setelah kemenangan Trump tindakan mengatasi perubahan iklim akan menjadi “kewajiban mendesak. Perjanjian Paris sekarang sudah diratifikasi 132 bangsa-bangsa.

HFCs disepakati sebagai pengganti bagi chlorofluorocarbons, yang merusak lapisan ozone yang melindungi planet dari sinar ultraviolet yang mengakibatkan kanker kulit.

Namun para ilmuwan kemudian menemukan bahwa HFCs, yang lebih baik untuk lapisan ozon, ternyata memicu pemanasan global.(*)

Sebelumnya

Perluas 2400 Hektar di Merauke, Korindo dituding langgar moratorium

Selanjutnya

Ohee: Butuh ratusan tahun terumbu karang bertumbuh, sehari dirusak kapal turis asing

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua