Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup di tambang PT Freeport?
  • Jumat, 24 Februari 2017 — 09:11
  • 4372x views

Siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup di tambang PT Freeport?

“Kami yang berposisi sebagai masyarakat sipil merasa perlu menyampaikan keprihatinan kami terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh penduduk asli suku Amungme dan Komoro, serta kondisi lingkungan fisik yang berubah karena ekspoloitasi pertambangan,” kata Ais Rumbekwan.
Ilustrasi lokasi tambang PT. Freeport. Jubi/Dok.
David Sobolim
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi- Kisruh PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia dikhawatirkan mengabaikan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mimika. Pasalnya sedimentasi tailing sudah melewati areal kontrak karya (KK) perusahaan asal Amerika Serikat itu, sehingga pendangkalan sungai telah terjadi.

Hal ini dikatakan Ais Rumbekwan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) wilayah Papua dan  Decky A Rumaropen dari Forum Kerja sama Lembaga Swadaya Masyarakat  (Foker LSM) Papua dalam rilis persnya yang diterima Jubi, Kamis(23/2/2017).

“Kami yang berposisi sebagai masyarakat sipil merasa perlu menyampaikan keprihatinan kami terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh penduduk asli suku Amungme dan Komoro, serta kondisi lingkungan fisik yang berubah karena ekspoloitasi pertambangan,” kata Ais Rumbekwan.

Masalah kedua, katanya, sudah sangat jelas bahwa kondisi kehidupan sebagian besar suku Amungme dan Kamoro yang belum pernah beruntung secara berkelanjutan di dahapan PT Freeport.

“Hal ini telah menimbulkan keprihatinan kami karena perusahaan ini telah bekerja selama 50 tahun(1967-2017) atau setengah abad belum menjawab ketentraman dan kenyamanan bathin, dari sebagian besar anggota Suku Amungme dan Kamoro yang merupakan penerima dampak langsung dari aktivitas PT Freeport,” katanya.

Ketiga menurut Walhi dan Foker LSM Papua  bahwa pemerintah Indonesia dan PT. Freeport telah bersama-sama bersepakat, untuk menggali dan membuang galian  tanah di gunung Grasberg dan Ersberg  yang merupakan hak ulayat suku Amungme.

“Apalagi PT Freeport  telah  menggambil biji-biji tembaga dan mineral ikutannya seperti emas, perak serta membuang tanah (B3) sebagai tailing dari ulayat Amungme melalui Kali Aykwa ke tanah ulayat Suku Kamoro di dataran rendah Mimika.”katanya.

Ditambahkan kejadian ini sangat memperihatinkan dan menyedihkan, manakalah tidak ada solusi yang baik dan adil terhadap masyarakat Amungme dan Kamoro  dalam konflik antara pemerintah Indonesia dan  PT.Freeport.

Dia melanjutkan, akan menjadi semakin nyata bahwa baik suku Amungme maupun Suku Kamoro, telah terjadi dan sedang masuk dalam catatan sejarah dunia pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh PT. Freeport dan/atau pemerintah Indonesia terhadap hak-hak ekonomi dan sosial budaya (Ekosob) kedua suku tersebut.

Selanjutnya point ke empat bahwa  prioritas penyelesaian konflik pemerintah Indonesia dan PT. Freeport dengan masyarakat suku Amungme dan Kamoro, adalah memperbaiki lingkungan yang telah rusak akibat operasi penambangan PT.Freeport dan pemerintah Indonesia, dan menjawab tuntutan penduduk asli yang di rugikan selama 50 tahun perusahaan beroperasi.

“Hal ini menjadi keprihatinan kami oleh karena bilamana tak ada solusi untuk mendamaikan pemerintah Indonesia dan PT.Freeport, maka lembaga mana akan bertanggungjawab memperbaiki kerusakan lingkungan selama 50 tahun,” tulis Walhi Papua dalam keterangan persnya.

Selain itu Yayasan Lingkungan Hidup Papua (YALI) Papua bahwa Freeport pernah menjawab sebuah pertanyaan siapa yang bertanggungjawab, atas sejumlah pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungan yang terjadi di area konsensi.

Freeport waktu itu merespon pertanyaan itu dan mengatakan soal pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) dan pencemaran lingkungan merupakan tanggungjawab pemerintah Indonesia.

“Soal pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungan , bukan urusan kami itu urusan pemerintah Indonesia,” kata seorang ahli Freeport saat itu, ketika bertemu dengan YALI Papua.

Pertemuan antara PT Freeport dan YALI sebagai akibat dari publikasi hasil studi YALI Papua yang menunjukkan adanya unsur logam berat berbahaya di dalam makanan lokal tambelo masyarakat Kamorro akibat sedimentasi tailing.

Tak heran kalau Walhi Papua mempertanyakan apakah isi  kontrak karya tidak memuat pertanggungjawaban masalah Hukum, HAM dan lingkungan adalah merupakan tanggungjawab pemerintah Indonesia dan PT.Freeport.

Pada 2016  Walhi Papua melakukan monitoring di wilayah pesisir suku Kamoro, Kampung Pasir Hitam dalam dialog dengan  masyarakat setempat menunjukan adanya permasalahan tentang akses pemenuhan hidup sehari-hari.

“Sebelum Freeport ke sini melakukan operasi tambang, aktivitas kami (masyarakat)  tidak mengalami gangguan. Hasil tangkapan ikan cepat busuk dan harus cepat simpan dalam boks es batu. Padahal dulu bisa tinggal beberapa hari masih tetap awet,” kata Ais Rumbkewan mengutip pernyataan warga di Kampung Pasir Hitam.

Ditambahkan perairan yang dulu gampang dilalui, kini semakin dangkal akibat sedimentasi tailing.

“Untuk menunggu air pasang, kami harus menunggu dari pagi sampai siang hari. Dengan kondisi seperti ini beberapa ikan sudah tidak layak dijual (membusuk),” kata Rumbekwan saat mendengar keluhan warga di sana.

Dikatakan fakta ini merupakan tanggungjawab dari PT Freeport dan Pemerintah Indonesia terhadap pengrusakan akses-akses penghidupan masyarakat sejak turun temurun akibat operasi penambangan terbuka di Gunung Ersberg dan Grasberg.

Untuk menyikapi kisruh dan kerusakan lingkungan akibat operasi penambangan PT Freeport, Walhi Papua dan Foker LSM Papua memberikan rekomendasi antara lain:

Pertama: Walhi dan Foker LSM Papua menuntut  PT. Freeport dan pertanggungjawaban pemerintah Indonesia dan PT.Freeport untuk memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di tanah ulayat adat suku Amungme dan Kamoro.

Kedua, dunia telah tahu bahwa perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar dunia berada di Kabupaten Mimika Papua. Dengan demikian bilamana pemerintah Indonesia menganti mitra perusahaan tambang PT.Freeport dengan perusahaan lain maka hal utama yang dilakukan adalah menyelesaikan konflik kehidupan masa lalu, kini dan masa depan dari Suku Amungme dan Kamoro di wilayah Bumi Amungsa.

Ketiga, kepada pemerintah Indonesia dalam memperbaiki (amandemen) kontrak karya (KK) maupun IUPK, wajib memposisikan masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan jelas dan tegas dalam dokumen tersebut, dengan memasukkan pasal-pasal yang memuat dan menjamin tuntutan kehidupan masyarakat suku Amungme dan Kamoro untuk masa depan kehidupan mereka yang telah menerima dampak dari operasi penambangan.

Keempat, pemerintah diminta bersikap tegas mencari solusi mengatasi jumlah pengganguran sebagai akibat dari  penghentian sementara operasi penambangan .(*)

Sebelumnya

DPMF Uncen fasilitasi temu mahasiswa selamatkan tanah dan manusia Papua

Selanjutnya

Perluas 2400 Hektar di Merauke, Korindo dituding langgar moratorium

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe