PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Infrastruktur
  3. Kementerian PUPR jangan hanya dengar laporan sepihak
  • Kamis, 16 Februari 2017 — 12:26
  • 1532x views

Kementerian PUPR jangan hanya dengar laporan sepihak

"Ini catatan untuk menteri. Jangan percaya begitu saja setiap laporan yang disampaikan perwakilan dari daerah. Perlu dievaluasi Balai Jalan dan Jembatan," kata Stef Kasiepo kepada Jubi, Selasa (14/2/2017).
Ilustrasi Salah Satu Jalan Trans Papua dari Kabupaten Bovendigoel ke Kabupaten Merauke - Jubi/Stefanus Kaisiepo
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi IV DPR Papua bidang Infrastruktur, Stefanus Kaisiepo mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak percaya begitu saja setiap laporan mengenai pembangunan jalan trans Papua yang dibiayai dari APBN.

Hal itu dikatakan politikus Partai Hanura tersebut terkait klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan trans Papua oleh Kementerian PUPR dalam pemberitaan di satu media nasional.

"Ini catatan untuk menteri. Jangan percaya begitu saja setiap laporan yang disampaikan perwakilan dari daerah. Perlu dievaluasi Balai Jalan dan Jembatan," kata Stef Kasiepo kepada Jubi, Selasa (14/2/2017).

Menurutnya, jika mengacu kondisi di lapangan, pembangunan jalan trans Papua banyak yang tidak rampung. Padahal anggaran APBN hampir setiap tahun digelontorkan. Hanya saja Stef tak tahu pasti berapa rinciannya, karena pengawasan pekerjaan APBN merupakan tanggungjawab anggota DPR RI.

Ia menghargai program pemerintah pusat diera kepemimpinan Jokowi membangun konektivitas di Papua. Namun kata dia, hingga kini pembangunan jalan trans Papua diberbagai wilayah kondisinya tak seperti yang diberitakan media di Jakarta.

Misalnya saja jalan trans Bovendigoel-Merauke di wilayah Selatan Papua. Jalan itu dibangun sejak zaman SBY, 2004 lalu, pernah bagus. Tapi ambruk lagi.

"Saya tidak tahu pasti sudah berapa besar anggaran yang habis. Perkiraannya sudah ratusan miliar," katanya.

Stef meminta jiks pada Februari ini presiden ke Papua, Presiden dapat melihat langsung ruas jalan Merauke-Bovendigoel.

Terpisah, legislator Papua lainnya, Ruben Magai mengatakan, selama ini pemerintah pusat mengklaim triliunan dana digelontorkan ke Papua dalam bidang infrastruktur. Namun DPR Papua tak berwenang melakukan pengawasan terhadap anggaran APBN.

"DPR RI tak pernah mengawasi langsung di lapangan.Kami hanya dengar triliun anggaran APBN tapi mana?" katanya. (*)

Sebelumnya

Legislator minta solusi pasca penutupan jalan Merauke-Boven Digoel

Selanjutnya

Telkomsel hadirkan signal 4G di perbatasan RI-PNG

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua