TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Domberai
  3. Warinussy: Jangan gadaikan isu HAM Papua untuk Pilpres 2019
  • Selasa, 31 Juli 2018 — 21:59
  • 1542x views

Warinussy: Jangan gadaikan isu HAM Papua untuk Pilpres 2019

"Dalam hal ini saya ingin memberikan catatan bahwa ketiga kasus tersebut adalah kasus yang sudah masuk dalam kategori kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,” katanya.
Yan Christian Warinussy, Direktur eksekutif LP3BH Manokwari - Jubi/Hans Arnold Kapisa.
Hans Kapisa
[email protected]
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi - Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Manokwari Papua Barat Yan Christian Warinussy mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak "gadaikan" persoalan dugaan pelanggaran HAM  berat di Tanah Papua demi kepentingan pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

"Hal ini saya tegaskan terkait dengan adanya beberapa langkah Presiden Jokowi melalui para pembantunya untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua yang sudah berlangsung lama dan tidak pernah memperoleh penyelesaian secara hukum,” ujar Warinussy dalam siaran persnya kepada wartawan di Manokwari, Selasa (31/7/2018). 

Pria yang juga sempat meraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 di Canada ini memberikan catatan khusus kepada Presiden Jokowi terhadap tiga kasus besar yang senantiasa menjadi isu utama dalam konteks perlindungan HAM di Tanah Papua yaitu kasus Wasior (2001), kasus Wamena (2003) dan kasus Enarotali-Paniai (2014).

"Dalam hal ini saya ingin memberikan catatan bahwa ketiga kasus tersebut adalah kasus yang sudah masuk dalam kategori kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,” katanya.

Ia melanjutkan, ketiga kasus tersebut telah memenuhi semua unsur perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) bahkan cenderung menjurus kepada kejahatan genosida, yang terjadi setelah diundangkannya UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Sehingga, sangat tepat dan benar serta proporsional jika ketiga kasus tersebut harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia, dan jika tidak maka dapat didesak untuk menempuh penyelesaian hukum HAM di tingkat internasional.

Selain itu, seharusnya Presiden Jokowi memerintahkan jajaran pemerintahan sipil dan kalangan militer maupun Kepolisian di Indonesia untuk tidak berusaha mempersulit proses dan langkah hukum yang sedang dan akan dijalankan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai institusi yang berwenang dalam penyelidikan ketiga kasus tersebut.

"Demikian pula seharusnya Jokowi mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penanggungjawab utama dalam penyidikan atas ketiga kasus tersebut agar dapat ikut aktif membantu dengan membentuk Tim Penyidik yang permanen bagi kepentingan penylelesaian hukum atas kasus Wasior, Wamena dan Paniai tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, jika langkah-langkah hukum tersebut dapat dilakukan maka dengan sendirinya akan ikut memberikan rasa percaya rakyat Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP) sebagai mayoritas korban pelanggaran HAM berat di Tanah Papua.

Sementara,  terhadap kasus-kasus lain yang diduga keras memiliki dimensi pelanggaran HAM yang berat pula seperti kasus Biak Berdarah (1998), Manokwari berdarah (1999), Aimas berdarah (2013), Sanggeng berdarah (2016) serta Mapemduma, Timika, Pegunungan Tengah-Jayawijaya (1977) maupun operasi-operasi keamanan di Tanah Papua tahun 1965-1977,
seharusnya diawali dengan adanya pemberian akses yang seluasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan pengumpulan data melalui investigasi HAM.

"Saya memandang bahwa Presiden Jokowi sangat memerlukan dukungan dari seluruh elemen rakyat Papua sebagai korban pelanggaran HAM yang sangat lama dan panjang serta terabaikan rasa keadilannya yang dilanggar dengan adanya impunitas yang sangat kuat sepanjang lebih dari 50 tahun,” katanya.

Ia menjelaskan, hal ini penting, karena Presiden Jokowi sangat dipersulit oleh pihak-pihak yang selama ini diduga keras menjadi otak pelaku, pemegang kendali komando maupun para terduga pelaku lapangan yang terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua.

“Upaya mempersulit langkah Presiden Jokowi itu dilakukan dalam model dan cara upaya mengalihkan perhatian dan fokus kerja Jokowi sesuai Nawacita dan janji-janjinya untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua selama satu periode pemerintahannya ini,” katanya. (*)

loading...
Loading...

Sebelumnya

Kadistrik Manokwari Barat akui judi togel tumbuh subur di wilayahnya

Selanjutnya

Imunisasi vaksin MR adalah misi kemanusiaan selamatkan anak bangsa

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe