TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Izin pemanfaatan hutan di Papua perlu dievaluasi
  • Selasa, 31 Juli 2018 — 21:25
  • 1078x views

Izin pemanfaatan hutan di Papua perlu dievaluasi

Katanya, evaluasi perlu dilakukan karena selama ini diduga ada izin pengolaan kayu yang sudah tidak berlaku, namun pemegang izin masih saja beraktivitas.
Ilustrasi hutan Papua - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Anggota komisi bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM DPR Papua, Emus Gwijangge menilai, izin pemanfaatan hutan di Papua yang dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten (kota) perlu dievaluasi.

Menurutnya, tidak hanya izin penebangan atau pengolaan kayu di huta, juga izin pembukaan lahan perkebunan dan lainnya. 

Katanya, evaluasi perlu dilakukan karena selama ini diduga ada izin pengolaan kayu yang sudah tidak berlaku, namun pemegang izin masih saja beraktivitas.

"Kalau melihat kondisi kini, seakan ilegal logging ini semakin sulit dikendalikan. Ini juga terkait izin. Ada pengusaha yang bersembunyi di balik izin, padahal belum tentu izin yang dia pegang masa waktunya masih berlaku," kata Emus Gwijangge, Selasa (31/7/2018).

Ia mengatakan, setelah izin pemanfaatan hutan di Papua telah dievaluasi, ke depan pengurusannya dilakukan satu pintu, karena salama ini ada izin yang dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten (kota).

"Ini menyebabkan sulitnya pengawasan. Kalau satu pintu lebih muda memantau siapa saja pemegang izin," ucapnya.

Untuk izin pemanfaatan hutan guna lahan perkebunan dan lainnya lanjut dia, juga perlu dievaluasi karena selama ini terkadang ada investor yang hanya memanfaatkan pembukaan lahan untuk mengambil kayu di atasnya.

Kata Emus, setelah kayu di atas lahan itu diambil, pemegang izin tak melanjutkan pembukaan lahan perkebunan itu dengan berbagai alasan.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, jika melihat asas manfaat perizinan kayu di Papua, lebih banyak menyebabkan kerugian.

Tidak hanya terhadap masyarakat adat, juga menimbulkan risiko kerusakan lingkungan.

"Pemerintah pusat juga saat mengeluarkan izin, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah," kata Tan. (*) 

loading...
Loading...

Sebelumnya

Satwa endemik butuh kepedulian semua pihak

Selanjutnya

Limbah sampah di laut pengaruhi kualitas ikan di Kota Jayapura

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe