TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Sengkarut penerimaan praja IPDN pintu masuk mengurai berbagai masalah
  • Selasa, 31 Juli 2018 — 20:24
  • 1253x views

Sengkarut penerimaan praja IPDN pintu masuk mengurai berbagai masalah

"Tim yang dibetuk terdiri dari DPRP, MRP, Kodam, Polda, Pemprov, perguruan tinggi (akademisi). Ada komitmen duduk bersama semua lembaga untuk bicara," kata Nusi kepada Jubi, Senin (30/7/2018).
Legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan, Yonas Nusi - Jubi/Arjuna Pademme
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan, Yonas Nusi mengatakan, sengkarut penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Papua tahun ini, dapat menjadi pintu masuk mengurai berbagai masalah dalam penerimaan CPNS, anggota Polri, TNI dan bidang lainnya.

Menurutnya, hasil pertemuan DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), Pemprov Papua, Polda Papua, Kodam XVII Cenderawasih dan pihak terkait lainnya selama dua hari, pekan lalu, menghasilkan kesepakatan pembentukan tim kerja menyelesaikan masalah penerimaan calon praja IPDN. 

"Tim yang dibetuk terdiri dari DPRP, MRP, Kodam, Polda, Pemprov, perguruan tinggi (akademisi). Ada komitmen duduk bersama semua lembaga untuk bicara," kata Nusi kepada Jubi, Senin (30/7/2018).

Katanya, tim ini juga akan mengurai masalah yang disebabkan tumpang tindihnya pemberlakuan aturan undang-undang (UU) di Papua, sehingga menimbulkan kekacauan dalam pelayanan dan kebijakan publik.

"Kami melibatkan akademisi. Kami ingin Uncen karena Uncen salah satu pihak yang terlibat dalam penyusunan UU Otsus. Semua lembaga akan memberikan gagasannya, agar ada persamaan saat hal itu disampaikan kepada presiden," ucapnya. 

Di Papua lanjut dia, ada perbedaan aturan yang diberlakukan pemprov dan pemerintah kabupaten (kota). Pemprov mengacu pada UU Otsus, sedangkan kabupaten (kota) berpegang pada UU pemerintahan daerah. 

Kata Nusi, mestinya jika suatu wilayah diberi kewenangan menerapkan UU Otsus, UU lain tak boleh lagi diberlakukan karena itu akan membuat tumpang tindih kebijakan dan pelayanan publik.

"Kemendagri juga seakan membiarkan masalah ini. Kondisi ini membuat orang asli Papua menganggap Jakarta mempermainkan mereka, dan membuat kepercayan orang asli Papua luntur," ujarnya. 

Wakil ketua komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, tidak hanya penerimaan calon praja IPDN yang selalu menyisakan masalah di Papua, hal yang sama terjadi dalam penerimaan CPNS dan sektor lainnya.

"Kami berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam, namun menggunakan hati menyikapi aspirasi masyarakat akan hal ini, sehingga ada kebijakan yang berpihak pada orang asli Papua," kata Tan. (*)

loading...
Loading...

Sebelumnya

Judi marak di Sinakma, Kapolres Jayawijaya : tidak terlalu meresahkan

Selanjutnya

Tokoh pemuda: Timsel KPU Puncak harus independen

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe