Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Kasus korupsi BOS SMAN 1 Biak segera dilimpahkan Kejaksaan
  • Kamis, 18 Januari 2018 — 13:53
  • 9091x views

Kasus korupsi BOS SMAN 1 Biak segera dilimpahkan Kejaksaan

Tersangka mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biak, yang kini menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan.
Sekolah dilarang menggunakan dana BOS di luar ketentuan.- dok/awasibos
Angela Flassy
Editor : Admin Jubi
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

PENYIDIK tindak pidana korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Biak Numfor, akan segera melimpahkan tahap dua berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMA Negeri 1 Biak Kota kepada Kejaksaan Negeri Numfor.

"Berkas penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Numfor, ya untuk pelimpahan tahap dua berupa tersangka dan barang bukti akan dilakukan dalam waktu dekat," ungkap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Biak AKBP I Wayan Laba dikonfirmasi Antara di Biak, Rabu (17/1/2017).

Kasus penyalahgunaan tindak pidana korupsi dana BOS SMAN 1 Biak melibatkan melibatkan satu tersangka, mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 berinisial NNB. Tersangka kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.

Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Papua terhadap penyalahgunaan dana BOS SMAN 1 Biak, dan ditemukan adanya kerugian negara mencapai sebesar Rp1,3 miliar.

Kasus ini cukup lama berada dalam penyidikan Polres Biak Numfor. Sejak dilakukan gelar pekara pada Jum’at (24/3/2017), hampir setahun lalu, hingga Januari 2018 berkas belum P21 (diserahkan ke Kejaksaan).

"Penyidik Satreskrim Polres Biak sudah siap melimpahkan ke Jaksa penuntut untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan Tipikor Jayapura," ungkap Wayan.

Saat gelar perkara hampir setahun lalu, ditemukan beberapa kejanggalan diantaranya pada pertanggungjawaban penggunaan dana BOS semester I periode bulan Januari-Juni 2015 terdapat selisih pada pertanggung jawaban dan realisasi sekitar Rp204.825.850. Sedangkan pada semester II periode Bulan Juli-Desember 2015 tidak ada pertanggung jawaban sama sekali hingga proses penyelidikan berlangsung. Padahal Kepala Sekolah bersama bendahara dan staf tata usaha telah melakukan pencairan dana BOS tahun anggaran 2015 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui Direktorat Pembinaan SMA sebesar Rp1.606.200.000 (satu miliar enam ratus enam juta dua ratus ribu rupiah).

Penyidik menemukan penyelewengan dana BOS yang diperkirakan sekitar Rp1.010.625.850 (satu miliar sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Dari Hasil gelar perkara, kasus tersebut telah dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan sejak Maret 2017. Saat itu NNB baru tiga bulan menjabat menjadi Kadis Pendidikan. NNB dilantik menjadi kepala Dinas Pendidikan pada 8 Desember 2016.

Kepala Kejaksaan Negeri Numfor Sigid J Pribadi menyatakan berkas tindak pidana korupsi dana BOS SMAN 1 Biak yang dilimpahkan penyidik Satreskrim Polres Biak Numfor sudah dinyatakan lengkap (P21).

"Jajaran Kejari Numfor sudah berkomitmen untuk menindak tegas kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori," kata Sigid pada akhir Desember lalu.

Menyikapi kasus tersebut, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor memperketat pengawasan pencairan bantuan operasional sekolah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana tersebut agar sesuai dengan peraturan.

"Setiap sekolah sebelum mencairkan dana BOS harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan untuk menjadi dasar rekomendasi pencairan tahap berikut," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Nico N Buiney kepada Antara di Biak, Rabu (13/12/2017) lalu.

Ia mengatakan pengawasan dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan itu, supaya pemanfaatannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan sekolah, serta mencegah dari pelanggaran terhadap aturan.

Alokasi dana BOS untuk setiap sekolah bervariasi, tergantung jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan.

Bagi sekolah di dalam Kota Biak dan Distrik Samofa yang jumlah siswanya banyak, sehingga, dana BOS yang diperoleh juga besar.

"Untuk sekolah yang jumlah siswanya tergolong sedikit, dana BOS yang diterima juga sedikit sehingga besaran dana operasional sekolah tidak merata," katanya.

Ia menjelaskan pembiayaan dana BOS untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, seperti membiayai keperluan rutin sekolah, kebutuhan sarana dan prasarana belajar, membayar honor guru mengajar, serta pemeliharaan sekolah.

Nico Buiney menjelaskan dana BOS disediakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk memberikan dukungan bagi sekolah supaya melaksanakan proses belajar mengajar dengan lebih baik.

Berdasarkan data dana BOS di sekolah yang jumlah siswanya banyak, seperti SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3, alokasi dana BOS diterima sekolah mencapai Rp800 juta hingga Rp900 juta per tahun.(*)

loading...

Sebelumnya

RS rujukan klas B, RSUD Biak diminta perbanyak stok obat

Selanjutnya

Tiga paslon Cabup-Cawabup Biak penuhi syarat kesehatan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe